oleh

Thomas Rihimone; Pernyataan Anton Ali Bermuatan Politis

-News-1.568 views
JAKARTA – Pernyataan Anton Ali selaku kuasa hukum Jimi Ketua, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan Lando-Noa, Kecamatan Macan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) Nusa Tenggara Timur, yang mengatakan bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula harusnya yang pertama ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan disposisi bencana alam, dinilai sebagai pernyataan cendrung politis.
“Pernyataan pak Anton Ali itu sangat bermuatan politis sebab beliau tidak berwenang menyampaikan hal tersebut,” kata praktisi hukum Thomas Edison Rihimone, seperti yang dilansir indonesiakoran di Jakarta Rabu (9/8/2017).
Menurut Edison, pihak pengacara harusnya lebih fokus mengurus kliennya dan tidak mengait-ngaitkan pada pihak lain, apalagi memberikan
kesimpulan suatu kasus yang sedang berjalan dan patut dianggap melakukan pengiringan opini publik.
“Harusnya beliau (Anton Ali) selaku kuasa hukum lebih fokus ke kliennya saja dan tidak mengkait-kaitkan pada pihak lain biarkan itu menjadi tugas aparat. Pak Anton tidak perlu mendahului tugas penyidik karena itu bukan kewenangan beliau malah patut dianggap mengintervensi penegak hukum yaitu penyidik polres Mabar”, katanya.
Menurutnya jika Anton Ali tak sependapat dengan penyidik polres mabar, Ia menyarankan agar pihak Anton Ali melakukan upaya praperadilan.
“Hemat saya kalau pa Anton tidak sepakat dengan penyidik polres Mabar berkaitan dengan penetapan tersangka kliennya maka saya menyarankan untuk melakukan upaya prapradilan sehingga kasus ini dapat didudukan proporsional pada porsinya,” tegas Edison.
Seperti diberitakan sebelumnya Anton Ali selaku kuasa hukum tersangka Jimi Ketua
mengatakan mestinya pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula.
Sementara itu, Antonius Ali ketika dikonfirmasi media ini menegaskan dirinya tidak sedang berpolitik.
Bahkan Ia mengatakan apa yang diutarakannya merupakan harapan kepada penyidik agar berlaku dalam kasus ini sebagai suatu mata rantai demi keadilan.
“Apa yg dilakukan klien saya tidak lebih dari pelaksanaan perintah atasan. Kalau atasan dianggap bersih maka yang melaksanakan perintahnya juga haruslah dianggap bersih. Saya tidak sedang berpolitik dan secara politis hubungan saya dgn beliau baik baik saja”, kata Anton. (IK/Mhen).
Foto: istimewa

Komentar

Jangan Lewatkan