oleh

TPDI; Kejati NTT Tak Peka Tangani Kasus Pengadaan Gedung DPRD Nagakeo

JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak memiliki kepekaan bahkan mandaul terhadap penanganan korupsi besar di NTT, karena tidak segera menindak Jaksa-Jaksa nakal di Kabupaten Bajawa.
“Kejati NTT segera memberikan status tersangka kepada Bupati Nagakeo Elias Jo, dan Wakil Bupati Paulus Nuwa Veto serta Kertia DPRD Nagakeo Efraim Fao untuk pertanggungjawaban secara pidana atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo”, kata Kodinator TPDI Petrus Selestinus kepada media ini melalui pesan Wahts Appnya. Senin, (26/06/2017) siang.
Hal itu kata Petrus sesuai keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. : 522 K/Pdt/2015, tanggal 28 Mei 2015 dalam perkara perdata antara Sdr. Remi Konradus, S.IP. Melawan Sdr. Efraim Fao, Bupati Nagekeo dan DPRD Kabupaten Nagekeo.
“Alasannya karena putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Mei 2015 sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklaratoir sebagaimana dimaksud dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2009/PN.Bjw. Jo. No. : 21/PDT/2010/PT.K. Jo. No. : 1302 K/PDT/2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dieksekusi”, kata Petrus.
Selain itu, keputusan itu juga disertai dengan menghukum para Tergugat (Efraim Fao, Bupati Nagekeo dan Ketua DPRD Nagekeo) untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat (Remi Konradus) atau mengosongkan tanah terperkara atau membongkar semua gedung apa saja yang terdapat di atas tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa syarat kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi).
“Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pdt/2015, tanggal 28 Mei 2015, merupakan tambahan bukti terkuat yang bukan saja untuk memberi kekuatan memaksa atau ekskutorial terhadap Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.659 PK/Pdt/2013, tertanggal 2 Juni 2014 yang memenangkan Remi Konradus, S.IP”, jelas Petrus.
Namun lebih lanjut Petrus menjelaskan keputusan dimaksud sekaligus telah memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan gedung DPRD Nagekeo, yaitu unsur barang siapa, unsur melawan hukum, unsur merugikan keuangan negara/daerah dan unsur menguntungkan diri sendiri, korporasi atau orang lain.
“Ini jelas merupakan sikap pembiaran dan/atau pembangkangan dari aparat penegak hukum di Ngada, Bajawa hingga di Provinsi NTT hingga sampai ke pusat (Jaksa Agung), terhadap tugas dan kewajiban utama yaitu menegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena meskipun bukti-bukti yang memperkuat unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi, namun  Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Tinggi NTT seakan-akan dibuat tidak berdaya oleh Bupati Elias Jo dkk”, papar Petrus.
TPDI kata Dia menyesalkan sikap aparat penegak hukum karena tidak peka terhadap kejahatan korupsi yang terjadi di depan mata, namun kita patut mengapresiasi upaya keras Remi Konradus, S.IP dan Kuasa Hukumnya atas hasil gemilang mendapatkan keadilan secara terhormat, yang mungkin sulit dijumpai oleh rakyat kecil lainnya di NTT disaat banyak hakim dan Jaksa serta Pengacara yang korup.

“Wibawa hukum menghadapi kemerosotan dan keruntuhan, namun mereka secara gemilang memenangkan perkara ini di setiap tingkat peradilan. Sementara kejahatan korupsi yang diduga dilakukan oleh Sdr. Efraim Fao, Bupati Elias Jo dkk, terlalu lama dibiarkan oleh Kejaksaan Negeri Ngada tanpa ada penindakan dari kejaksaan Tinggi NTT sejak tahun 2008 hingga sekarang”, tuturnya. (Mhen)

Foto: istimewa

Komentar

Jangan Lewatkan