oleh

Untuk Kedua Kali, NTT Capai Opini WTP dari BPK RI

-News-1.510 views

radarntt.co, Kupang – Setelah tahun 2015 lalu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk kedua kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Penyerahan LHP itu dilakukan dalam rapat paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTT, pada Selasa, 06 Mei 2017.  Oleh Auditor utama Keuangan Negara VII, Dr. Abdul Latief, SE, MM kepada Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno dan Wakil  Gubernur NTT, Benny Litelnoni.

Dalam sambutan Auditor utama Keuangan Negara VII, Dr. Abdul Latief, SE, MM mengatakan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dalam rangka memenuhi undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Nagara dan Undang-undang nomor 15 tahun 2006 rentang BPK serta undang-undang terkait lainya.

“Pemeriksaan atas LKPD ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran, dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan”, katanya.

Pemprov NTT kata dia menyajikan tujuh laporan keuangan tahun 2016 yaitu, Laporan Realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus khas dan laporan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan.

” laporan keuangan Pemprov NTT tahun 2016 telah diserahkan kepada BPK RI tepat waktu tanggal 23 Maret 2017, dan BPK RI telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan juga tepat waktu. Hingga diserahkan 6 Juni 2017″, katanya.

Abdul menegaskan BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan Pemprov NTT dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. “Atas laporan keuangan Pemprov NTT tahun 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian opini ini adalah yang kedua kalinya bagi Pemprov NTT”, katanya.

Namun demikian, kata Abdul. BPK menemukan beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Pemprov NTT diantaranya, pengendalian dan penatausahaan aset tetap tanah dan gedung bangunan, sistem aplikasi Samsat online dalam pengelolaan pendapat pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor belum sepenuhnya memadai.

Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada enam SKPD sebesar Rp. 1.664.616.211,37 dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp. 376.743.015,97 dan terdapat kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan dan pemasangan rambu lalulintas jalan pada dinas perhubungan sebesar Rp. 376.716.870,00.

Abdul berharap, Pemprov NTT dapat mempertahankan Opini WTP dimasa mendatang, “serta senantiasa menggunakan keuangan dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”, katanya. (Mhen)

Komentar

Jangan Lewatkan