oleh

Yuven Tukung, Sesalkan Lemahnya Sistem Pengamanan Sat Pol PP di Ruang Kerja Wakil Walikota Kupang

RADARNTT, Kupang – Anggota DPRD Kota Kupang Yuvensius Tukung, S.Pd mengungkapkan kekesalannya atas lemahnya sistem pengamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) di ruangan kerja Wakil Walikota Kupang Provinsi NTT.

Sehingga terkesan membiarkan insiden bertengkaran dan keributan yang melibatkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Wakil Walikota Kupang, dr. Hermanus Man pada beberapa hari yang lalu, yang videonya menjadi viral di sosial media.

Anggota Fraksi NasDem ini menegaskan, terlihat sangat lemahnya koordinasi dan pengamanan pihak Sat Pol PP, harusnya mereka lebih sigap dan tegas menindak setiap orang yang ingin memasuki ruangan pejabat seperti Wakil Walikota, yang tentunya mendapat pengawalan dan pengamanan ketat.

Terkesan ada pembiaran, lanjut Yuven Tukung, sehingga bisa lolos masuk dan membuat keributan di dalam ruangan, “sepertinya pihak Pol PP justru ikut merekam kejadian itu dan memviralkan di sosial media, apa maksudnya dan apa kapasitasnya merekam kejadian itu, tegasnya via telepon, Rabu (8/11/2017).

“Sesuai video yang beredar, ada pihak yang lancang bentak dan menunjukkan jari ke pak Wawali, berbicara kasar dan tidak sopan, tapi kok terkesan dibiarkan tanpa ada pihak keamanan yang melerai atau mengamankan, bila perlu mengeluarkan mereka yang bertindak tidak sopan dari ruangan, ungkap Yuven Tukung.

Setiap pejabat negara, kata Yuven, wajib dilindungi sesuai aturan dan tata protokoler atau protap yang ada, sehingga tindakan pembiaran seperti ini sangat tidak etis dan telah menodai kewibawaan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Kupang.

“Apalagi pelaku keributan ditengarai adalah seorang ASN, seharusnya berlaku sopan terhadap atasan, kita harus saling menghargai dan menghormati, apapun masalahnya bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Bertutur kata dan sikap yang lebih santun dan beretika, sesuai tatakrama ketimuran kita”, imbuh Yuven Tukung.

Menurutnya, masalah ini perlu mendapat perhatian serius Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena tindakan ini sudah melanggar kode etik dan perilaku ASN, sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 tentang ASN.

“Harus memberi ganjaran sesuai ketentuan, kepada para pelaku yang bersikap tidak sopan dan tidak hormat terhadap Wakil Walikota, serta Pol PP yang tidak profesional dan terkesan membiarkan kejadian ini terjadi, agar memberi efek jera kepada yang lain, tegas Yuven Tukung.

“Pihaknya (Fraksi NasDem, red) mengagendakan masalah ini dan mendorong adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan Pemerintah untuk meminta penjelasan. “Kita butuh penjelasan duduk masalah, apa persoalan pokok sehingga seorang ASN bisa berani dan lantang bersikap kasar terhadap atasannya”, pungkas Yuven Tukung. (Yolf/RN)

Komentar