oleh

968.643 Penduduk Potensial Pemilih di NTT Belum Lakukan Perekaman e-KTP

-News-1.679 views

RADARNTT, Kupang – Sampai saat ini masih terdapat 968.643 penduduk potensial pemilih yang belum melakukan perekaman elektronik-KTP (e-KTP), kondisi ini bisa mengakibatkan penduduk sebanyak ini akan kehilangan hak politik untuk memilih dalam Pilkada Serentak tahun 2018.

Demikian ditegaskan Kabid. Dukcapil Dinas Kesehatan Provinsi NTT Ir. Hendrik Manesi, dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Publik bersama pemangku kepentingan terkait penataan dapil dan alokasi kursi Pemilu Legislatif 2019, Selasa, (6/3/2018) di Swiss-belinn Kristal Hotel Kupang.

Menurut data rekapitulasi perekaman e-KTP di provinsi NTT, keadaan per 26 Pebruari 2018, jumlah penduduk NTT 5.359.667, jumlah wajib KTP 3.901.728, sudah perekaman e-KTP 2.933.085, belum perekaman e-KTP 968.643.

Ditemukan kendala yang berkaitan dengan masih banyak penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP, yakni: Pertama; karena tidak dapat menjangkau atau datang ke tempat-tempat pelayanan, misalnya bertempat tinggal di daerah remote (terpencil), faktor usia, kesehatan dan kendala lain yang tidak memungkinkan penduduk yang bersangkutan datang ke tempat pelayanan.

Kedua; karena rendahnya kesadaran penduduk akan arti pentingnya memiliki e-KTP, Ketiga; Pada saat ini banyak penduduk yang belum merekan karena berada di luar negeri, karena bekerja, bersekolah atau tugas lainnya.

Selain itu, terdapat kendala yang berkaitan dengan penduduk yang sudah merekam tapi belum dicetak fisik e-KTP, karena masih banyaknya data gagal cetak yang diakibatkan karena perekaman ganda (duplicate record), ditemukan sejumlah 1.282.157 data duplicate record.

Dan, masih banyaknya data gagal rekam, ditemukan hampir mencapai 22.395 data gagal rekam. Gagal rekam disini terkelompok dalam kategori adjudicatedrecord (sidik jarinya mirip atau dikenali mirip dengan sidik jari yang dudah ada), enroll failure at central (gagal uji ketunggalan di data center) dan req validation.

“Saat ini sedang digalakan upaya gencar yang dilakukan oleh dinas dukcapil kabupaten/kota untuk menjemput bola dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman e-KTP”, ungkap Hendrik Manesi.

Dia juga meminta para pemangku kepentingan, seperti pengurus partai politik, tim sukses pasangan calon bupati/wakil bupati dan calon gubernur/wakil gubernur untuk pro aktif memotivasi konstituennya agar melakukan perekaman e-KTP.

Perekaman e-KTP tidak ada batas waktu, kata Hendrik Manesi, karena kehidupan itu dinamis ada kelahiran baru, pindah masuk dan pindah keluar sehingga sepanjang kehidupan selalu ada perekaman e-KTP.

“Tapi yang perlu diingat bahwa pendataan pemilih ada batas waktunya, maka perekaman e-KTP harus melihat jadwal dan tahapan Pilkada Serentak dan Pemilu yang sedang dilaksanakan KPU agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan”, tandas Hendrik Manesi. (Yolf/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan