oleh

Ada Indikasi Buruknya Pelayanan Kesehatan dan Melanggar Aturan, BPJS Kesehatan Lakukan Pemutusan Kerja sama RS. Siloam

RADARNTT, Kupang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan pemutusan hubungan kerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Kupang karena ada indikasi buruknya pelayanan kesehatan dan pelanggaran Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan JKN bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya serta rakyat biasa.

BPJS Kesehatan dan layanan Fasilitas kesehatan Pemerintah baik Puskesmas dan Rumah Sakit ataupun Swasta selayaknya harus menjalankan amanat Undang–Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yang tertulis mengenai hak asasi yang harus diterima setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi : akses fasilitas kesehatan dan asuransi kesehatan dari Negara.

Semenjak menjadi penyelanggara JKN pada tahun 2014, banyak hal yang masih perlu dibenah secara baik oleh BPJS Kesehatan seperti adminitrasi, partisipasi aktif masyarakat dan keaktifan pembayaran iuran BPJS Kesehatan oleh masyarakat sebab secara data nasional, BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran sebesar kurang lebih 9 Trililiun dan cara mengatasinya lewat bantuan pajak Rokok yang secara kontraversi melalui Permenkes No. 53 tahun 2017 yang dikeluarkan Menteri Kesehatan pada 13 November 2017 lalu.

Polemik ini juga cukup mengganggu substansi kinerja pihak pemerintah baik BPJS Kesehatan dan FasYanKes (Fasilitas Layanan Kesehatan) dan sesuai aturan Permenkes RI Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Kupang memutuskan masa kontrak kerja sama mereka dengan Rumah Sakit Siloam Kupang, padahal dalam tingkatan pelayanan Rumah Sakit Siloam telah masuk pada tingkat Paripurna sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan.

Mewakili Direktur BPJS Kesehatan Kupang, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik, Ibu Yosefina K. S. Y. Kadju, saat ditemui Senin, (8/1/2018) siang, mengatakan pihaknya melakukan pemutusan hubungan kerja sama dengan Rumah Sakit Siloam Kupang karena ada keluhan masyarakat dan juga hasil pemantauan yang menunjukan ada kesalahan manajemen rumah sakit.

”Kami menerima sejumlah keluhan dari masyarakat peserta BPJS Kesehatan semenjak Juni hingga Desember 2017 lalu dan diminta untuk beberapa hal yang perlu dibenahi oleh Rumah Sakit Siloam sesuai aturan layanan karena saat dilakukan pemantauan dan pemeriksaan oleh BPJS Kesehatan, ternyata layanan kamar pasien untuk kelas 1 dan kelas 2 tidak dipisahkan melainkan digabung pada satu tempat dan perlu diketahui aturan kontrak kerja sama BPJS Kesehatan dan layanan kesehatan itu berlaku satu tahun sekali. Sekalipun telah melakukan kerja sama semenjak 2015, BPJS Kesehatan tetap tegas menjalankan aturan pada setiap layanan kesehatan termasuk Rumah Sakit Siloam dan memberi batasan selama beberapa bulan kedepan untuk berbenah diri“, ungkap Yosefina Kadju.

Hal ini senada dengan Alumnus Peminatan Admintrasi Rumah Sakit-UNDIP Semarang sekaligus Akademisi Undana, Bapak Tadeus A. Lada R, M.Kes, saat dimintai tanggapannya mengatakan bahwa rujukan Permenkes 71 Tahun 2017 pada pasal 9 sudah sangat jelas menegaskan Fasyankes dan BPJS Kesehatan dalam penetapannya wajib melakukan seleksi dan kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis seperti : SDM, Kelengkapan Sarana dan Prasarana, lingkup pelayanan sampai pada komitmen pelayanan, karena dengan kriteria inilah penetapan kerja sama BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan dapat berjalan.

“Jika hal ini belum terpenuhi maka belum bisa melakukan kerja sama apalagi situasi yang seperti Rumah Sakit Siloam alami, itu pasti tidak bisa sebab ketika melakukan perpanjangan kontrak kerja sama wajib item–item pasal 9 ini sudah terpenuhi dan batasan waktu hanya 3 bulan pembenahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan Rumah Sakit Siloam bertindak professional agar masyarakat banyak tidak dirugikan dan bisa kembali beroperasi kembali menerima pasien BPJS Kesehatan,” tutur Tadeus Lada. (Yoan/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan