oleh

Aduh Sertifikat Beredar Luas, Siapa Menjual

RADARNTT, Denpasar- Kasus sengketa tanah di Toro Lema Batu Kalo atau Keranga, Labuan Bajo Manggarai Barat, Flores NTT, antara Pemerintah Manggarai Barat melawan Haji Adam Dju Dje terus bergulir. Bagaimana tidak, baik H. Adam Dju Dje dan Bupati Dula saling klaim atas tanah selus 30 hektar tersebut. 

Menariknya, status tanah yang belum jelas siapa pemiliknya, namun sejumlah sertifikat yang diduga menjadi hak milik seseorang beredar luas di masyarakat. Menanggapi polemik tersebut, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinu mendesak Bupati Manggarai Barat Aguatinus Ch. Dula dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat harus mengklarifikasi terbit dan beredarnya foto copy beberpa Sertifikat Hak Milik apakah diterbitkan di atas tanah di Toroh Lema, Batu Kalo atau di Keranga karena letaknya bersebelahan atau berbatasan dalam satu hamparan, di Kelurahan Labuan Bajo, pada bulan Juni 2016 yang lalu. 

Pasalnya, ada sebagian pada bidang-bidang tanah tersebut hingga saat ini masih diperebutkan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Bupati Agustinus Ch. Dula melawan H. Adam Dju Dje atas tanah 30 Ha yang diklaim sebagai milik H. Adam Dju Dje tetapi dibantah oleh Pemda Kabupaten Manggarai Barat sebagai milik Pemda.

Menurut Petrus Selestinus meskipun klaim Pemda Kabupaten Manggarai Barat atas lahan kosong 30 Ha di Toroh Lema, Batu Kalo atau di Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan batas-batas :

Utara             : Tanah Milik Ir. Niko Naput dan Tanah Yayasan;

Selatan         : Pantai atau Laut Flores;

Timur            : Jln. Wae Cecu – Batu Gosok; dan

Barat             : Pantai atau Laut Flores, sebagai milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi hingga sekarang baik Pemda Manggarai Barat maupun Haji Adam Dju Dje belum pernah menunjukan kepada publik apa yang menjadi alasan masing-masing dan bagaimana bentuk peralihan hak atas tanah dimaksud kepada pihak ketiga.

Namun demikian di atas tanah 30 Ha yang setempat terletak dan dikenal oleh umum sebagai Tanah di Toroh Lema atau Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat saat ini secara fisik dikuasai oleh Haji Adam Dju Dje tanpa ada keberatan dari pihak Pemda, namun kenyataannya Kantor BPN Kabupaten Manggarai Barat secara diam-diam telah dengan mulus menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada beberapa pihak, tanpa ada kejelasan siapa sesungguhnya yang menjual dan siapa pula yang menerima uangnya, apakah Bupati Ch. Dula yang menjual dan menerima uangnya atau pihak Haji Adam Dju Dje yang menjual dan menerima uangnya, karena hingga saat ini belum ada yang bereaksi untuk menuntut.

Untuk mendapatkan kepastian apakah Tanah 30 Ha di Toroh Lemba atau Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo yang secara sepotong-sepotong telah dipecah dan ditransaksi jual belikan kepada pihak ketiga masing-masing kepada H. Sukri, seluas 20.130 M2 atau 2, 130 Ha, sudah bersertifikat Hak Milik No. 02448/Kel. Labuan Bajo dan kepada Supardi Tahiya seluas 6.643 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 02446/Kel. Labuan Bajo dan sekitar 8.847 M2 diberikan Hak Milik kepada Suaib, bahkan masih ada nama-nama beken lainnya, sehingga menyebabkan total tanah 30 Ha yang diklaim sebagai milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat itu sudah berkurang jumlahnya, sementara, baik Bupati Agustinus Ch. Dula maupun H. Adam Dju Dje seakan-akan tidak tahu siapa yang menjual dan mengapa dijual kepada pihak  ketiga serta sikap apa yang seharusnya diambil terkait peralihan Hak atas tanah itu kepada pihak ketiga.

Jika benar Bupati Agustinus Ch. Dula tidak tahu atau belum tahu atau pura-pura tidak tahu, maka sekarang saatnya Bupati Agustinus Ch. Dula harus mengambil langkah hukum untuk mempertanggung jawabkan secara hukum pula mengenai beralihnya pemilikan sebagian tanah yang diklaim sebagai milik Pemda Kabupaten Manggarai Barat yang Sertifikat Hak Miliknya baru diterbitkan pada tahun 2016 yang lalu, sebagaimana foto copynya sudah beredar. Atau tuntutan hukum bisa datang dari pihak Haji Adam Dju Dje manakala pihak H. Adam Dju Dje merasa dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik ke atas nama H. Sukri, Supardi Tahiya, Suaib dkk.

Posisi Bupati Agustinus Ch. Dula akan semakin dilematis ibarat memakan buah simalakama, jika seandainya tanah yang diperjualbelikan itu benar-benar milik Pemda dan ternyata Agustinus Ch. Dula selaku Bupati Manggarai Barat secara diam-diam dan melawan hukum mengalihkan Hak Milik atas tanah itu kepada pihak ketiga, maka pengalihan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan DPRD jelas menjadi cacad hukum dan batal demi hukum serta berimplikasi menjadi Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian seandainya tanah itu adalah milik H. Adam Dju Dje, maka Bupati Agustinus Ch. Dula patut dimintai pertanggung jawaban secara hukum sebagai telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan.

Oleh karena itu Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula dan Kepla BPN Manggarai Barat harus segera mengklarifikasi kebenaran beredarnya foto copy Sertifikat Hak Milik atas sebahagian tanah seluas 30 Ha yang tertulis atas nama H. Sukri, Supardi Tahiya, Suaib dan beberapa nama beken lainnya yang saat ini sedang dalam atau akan disengketakan oleh atau antara pihak H. Adam Dju Dje dengan Pemda Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana dokumennya sempat beredar luas dimasyarakat Manggarai Barat beberapa waktu yang lalu.

Laporan: Saverinus Suryanto

Komentar