oleh

Alumni UNDANA Kecewa Terhadap Kebijakan Rektor Yang Dinilai Gagal Paham Untuk Organisasi Keagamaan Kampus

RADARNTT, Kupang – Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Kampus merupakan organisasi yang beranggotakan mahasiswa untuk mewadahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam bentuk kegiatan Intra Kampus. Nama atau Istilah organisasi Intra kampus mengalami perubahan dari masa ke masa, zaman orde baru misalnya, ORMAWA menggunakan istilah Dewan Mahasiswa dan Majelis Mahasiswa. Sedangkan pada masa kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kampus (BKK) pada Tahun 1978 istilah ORMAWA berganti menjadi Senat Mahasiswa dan perlahan–lahan memasuki tahun 1990 hingga sekarang ini istilah ORMAWA menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM).

Di Universitas Nusa Cendana (Undana), ORMAWA juga diatur dalam 2 jenis baik itu secara Intra maupun Ekstra yang kegiatan mahasiswanya bersifat Intra kampus diatur dalam BEM, BLM, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan juga Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). BEM atau BLM memiliki struktur mulai dari tingkat Fakultas hingga pimpinan tertinggi level Perguruan Tinggi, dan untuk HMJ sendiri merupakan himpunan mahasiswa yang berada di peminatan atau jurusan yang dipilih oleh mahasiswa Undana.

Sedangkan UKM merupakan organisasi yang menghimpun kegiatan mahasiswa yang memliki minat bakat di bidang seni, literasi, dan juga pembinaan rohani atau keagamaan.

Pada dasarnya setiap ORMAWA kampus Undana yang berada pada kampus di atur dalam sebuah kebijakan SK Rektor. Setiap mahasiswa yang terlibat sebagai anggota baik BEM, BLM, HMJ ataupun UKM itu diatur di dalam SK Rektor karena bersifat Intra Kampus.

Sedangkan untuk mahasiswa yang berafilisiasi dengan Organisasi Nasional seperti : PMKRI, HMI, GMKI, PMII, IMM, LMND dan GMNI merupakan Organisasi yang bersifat Ektra Kampus sekalipun mahasiswa yang tergabung didalamnya merupakan mahasiswa Intra kampus Undana sendiri.

Polemik mengenai Kebijakan Rektor Undana Frederik Benu, yang dipublikasi media cetak beberapa waktu lalu (19/1/2018) menuai kontra pendapat dari Alumni dan Mahasiswa UKM atau Organisasi Keagamaan.

Dalam pemberitaan media, Fred Benu mengatakan “Mahasiswa yang tergabung di Keluarga Mahasiswa Katholik (KMK), Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam (FOSMI) dan Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) harus dibatasi kegiatannya demi menjaga pluralisme di Perguruan Tingg, karena kelompok–kelompok ini bisa saja akan menimbulkan konflik antar umat beragama dan juga mengganggu perkuliahaan di kampus. Organisasi Mahasiswa ini bersifat ektrakurikuler sehingga setiap aktivitasnya harus berada di luar kampus serta kebijakan ini mulai berlaku tahun 2018 ini untuk dipatuhi setiap mahasiswa, dosen maupun pegawai kampus”.

Tidak setuju dengan pernyataan Rektor yang baru saja terpilih untuk periode kedua ini, Alumni Undana, Yuvensius Tukung yang juga mantan Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Katholik (KMK) FKIP Undana Kupang saat ditemui Selasa, (23/1/2018) mengatakan posisi Organisasi Keagamaan KMK, PMK, FOSMI dan Kelompok mahasiswa Hindhu di Undana belum dipahami secara baik oleh Rektor Undana saat ini Prof. Fred Benu.

Dia berharap pernyataan dan kebijakan Rektor ini perlu ditinjau ulang, agar setiap mahasiswa berbasis organisasi keagmaan ini diakomodir sesuai amanat UUD 1945 dan Pancasila, karena Organisasi Kemahasiswaan itu merupakan UKM yang juga bagian dari ORMAWA kampus sehingga dapat dikatakan intra kampus.

Menurutnya organisasi keagamaan ini telah beridiri lama di sejumlah Fakultas baik yang belasan maupun puluhan tahun sudah eksis di setiap Fakultas di Undana, jadi organisasi keagamaan ini juga merupakan bagian dari ORMAWA kampus yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu semangat pengabdian pada masyarakat.

“Sejauh ini setiap organisasi-organisasi ini sangatlah pluralis dari sebelum saya menjabat Ketua dan setelahnya hingga hari ini pun tetap terawat nilai toleransi atau pluralismenya. Sebagai contoh dimasa kepengurusan kami banyak sekali aktivitas kebersamaan dan silahturahmi antara sesama organisasi keagamaan dan ini pun lintas fakultas di Undana, oleh karena itu saya berharap organisasi ini tidak dikeluarkan haknya dari ORMAWA intra kampus tetapi justru tetap dirawat dan dibimbing dan ditopang dengan baik dari segi moril dan pendanaan”, ujar Yuven Tukung.

Dia juga membayangkan jika kebijakan ini tetap diberlakukan maka bisa saja ketika kegiatan ini dibatasi atau roda organisasinya tidak dijalankan lagi maka pembinaan secara rohani dan inteltualitasnya tidak jalan bahkan partispasi mahaiswa akan lebih sering pada hal – hal yang negative, sebut saja ; miras, narkotika, seks bebas, perampokan sampai pada tawuran/perkelahian.

“Saya berharap ada dialog yang baik antara pihak kampus dan organisasi UKM keagamaan untuk menidaklanjuti ketidakberpihaknya kebijakan ini terhadap mahasiswa di Undana”, pungkas Ketua Pemuda Katholik Komcab Kota Kupang.

Di tempat terpisah Alumni Undana, Stenly Ismael B. dikonfrimasi via telepon, Rabu (24/1/2018) mengatakan sejauh ini belum ada konflik yang berlatar belakang agama dan budaya di Undana bahkan di Nusa Tenggara Timur sekalipun. Kebijakan ini hanyalah sebuah rasa takut yang berlebihan dan membatasinya bukanlah solusi yang baik, apalagi sampai mengkategorikan menjadi ektra kampus. Bahkan pemersatu antara mahasiswa lewat kegiatan bersama dan nilai postif yang justru itu kegiatan dari organisasi keagmaan baik itu KMK, PMK FOSMI dan Kelompok Hindu.

“Jadi tidak ada alasan untuk membatasi atau sampai di ektrakurikulerkan karena sejauh ini dan sebagai alumni tentunya kami juga bertanggung jawab untuk menjaga silahturahmi dengan kelompok agama lain di Undana, atau jangan sampai ada indikasi yang sengaja dibuat demi memuluskan kepentingan untuk tidak bisa disangga oleh mahasiswa kategori keagamaan ini. Saya berharap Rektor dan segenap pihak kampus justru jangan tidak paham atas kebhinekaan dan kekayaan keberagamaan di Undana tercinta, semoga kebijakan ini diperhatikan ulang lagi ”, ungkap mantan Pengurus FOSMI. (Yoan/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan