oleh

AMPPERA Kupang Tuntut Bupati Lembata Mundur

 

Aksi AMPERRA Kupang menuntut Bupati Lembata Mundur

 

RADARNTT, Kupang – Puluhan mahasiswa yang terhimpun dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Rakyat Lembata (AMPPERA) Kupang melakukan aksi demonstrasi di Jalan El Tari tepatnya depan Rumah jabatan Gubernur NTT dan dilanjutkan longmarch ke Kejaksaan Tinggi NTT dan berakhir di kantor BPK RI Perwakilan NTT (Rabu/28/11/2018).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kemarahan, kekecewaan, dan protes kepada Pemerintah Lembata yang dinilai ‘GATAL’ alias (Gagal Total) dalam membangun Lembata. Hal ini dibuktikan salah satu insiden ambruknya Jembatan Kali Waima beberapa hari yang lalu di Kecamatan Nagawutung.
Jembatan yang baru selesai dan dibangun empat bulan yang lalu ini patut dipertanyakan kualitasnya.

Elfridus L.R. Sebeleku dalam orasinya mengatakan, AMPPERA Kupang menduga ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Lembata dan pihak swasta sebagai penanggung jawab atas pembangunan jembatan tersebut. AMPPERA menilai sebagian pembangunan di Kabupaten Lembata tidak mengandung nilai-nilai dari asas kemanfaatan.

Pembangunan Jembatan Waima yang baru diselesaikan empat bulan yang lalu dengan memakan biaya kurang lebih 1,6 miliar termasuk biaya perencanaan dan pengawasan tetapi nyatanya ambruk pada saat pada awal musim hujan ini,” kata Elfridus.

Sementara itu, Koordinator Umum AMPPERA Kupang Emanuel Boli menuntut agar Bupati Lembata Yance Sunur mundur dari jabatannya. pria sapaan Soman Labaona ini mengungkapkan kekesalannya saat berorasi di Jalan El Tari.

“Seharusnya pembangunan infrastrukur di Lembata sudah semakin maju dan berkualitas dibawah kepemimpinan Bupati Yance diperiode ke dua,”tegasnya.

Ia menilai, Pemda Lembata ‘Gatal’ (Gagal Total). Infrastruktur ambruk, laju ekonomi macet, BBM langka, rakyat melarat. Kalau tidak mampu urus negeri kecil tersebut, sebaiknya Yance Sunur, Bupati lembata yang sekarang, Mundur!.

Ditengah kesengsaraan rakyat Lembata menyeberang Kali Waima, Bupati Lembata malah bereuforia dengan menerima penghargaan tangguh menghadapi bencana. Itu kan bohong,” tegas Labaona.

Ia menuturkan, Jembatan Waima menjadi representasi gagalnya kualitas pembangunan dari sekian pembangunan yang tidak saya sebut satu persatu.

Selain di depan Rujab NTT, AMPPERA Kupang juga datangi Kejaksaan Tinggi NTT dan BPK RI perwakilan NTT.

Kedatangan massa aksi disambut baik oleh Wakil Kejaksaan Tinggi NTT Jhony Manurung dan dilanjutkan dengan melakukan audiensi. Dalam audiensi tersebut, AMPPERA-Kupang menyampaikan dugaan penyelewengan dana proyek
pembangunan jembatan Waima.

Berikut tuntutannya:

  1. AMPPERA Kupang mendesak Kejaksaan Tinggi Nusa Tengga Timur agar membentuk Tim Investigasi kasus ambruknya Jembatan Kali Waima.

  2. AMPPERA Kupang meminta Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur selaku TP4D konsisten dalam pengawasan pembangunan daerah.

  3. AMPPERA Kupang mendesak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memeriksa semua elemen terkait Jembatan Kali Waima.

  4. Diduga adanya perselingkuhan antara DPR dan Ekekutif dalam menggolkan perencanan yang tidak layak dalam postur APBD II maka, AMPPERA Kupang meminta Kejaksaan Tinggi dan BPK memeriksa dan mengaudit seluruh proses yang ada dalam kasus ini.

  5. AMPPERA Kupang mendesak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur mengusut berbagai kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Lembata.

  6. Jika Tuntutan Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lembata (AMPPERA-Kupang) tidak diindahkan dalam waktu 4x 24 jam maka kami akan terus melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih besar.

Wakil Kejaksaan Tinggi NTT Jhony Manurung mengatakan, pihaknya akan menyikapi tuntutan AMPPERA – Kupang dua minggu yang akan datang,” terangnya. “Kalian datang di sini karena kalian percaya kepada kami sebagai pihak penegak hukum untuk menangani tersebut. Oleh karena itu, kami akan bertindak sesuai SOP,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, selain dugaan penyelewengan dana proyek jembatan Waima, ia juga menjelaskan kepada AMPPERA Kupang agar melaporkan kasus kasus dugaan korupsi yang terjadi di Lembata bila ada data dan fakta yang ditemukan.

Selanjutnya massa aksi AMPPERA Kupang melanjutkan longmarch ke BPK RI perwakilan NTT. di depan kantor BPK perwakilan NTT, AMPPERA Kupang kepada BPK RI menyampaikan aspirasi yang sama terkait terkait jembatan kali Waima. mereka menuntut BPK RI NTT mengaudit anggaran rencana dan pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Kali Waima.

Salah satu pegawai  BPK RI perwakilan NTT yang menemui pendemo menuturkan, terkait dengan proyek Jembatan Waima akan menjadi perhatian saat pelaksanaan audit di bulan Februari tahun 2019 sesuai dengan aturan yang
berlaku. ‘Silakan adik-adik datang untuk menggali informasi terkait tuntutan tersebut,” tandasnya. (RO/SET/RN)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru