oleh

ASN Yang Melanggar UU No. 25 / 2009, Wajib Diberi Sanksi

 

        Dr. Yohanes G. Tuba Helan SH., MH.

RadarNTT, Kupang — Rektor Undana, Prof. Fred Benu yang telah dilaporkan oleh Prof Yusuf Henuk beberapa waktu lalu karena dituding terindikasi korupsi dengan Rumenerasi sebesar 6,2 Milyar serta menyalahi aturan perundang– undangan dengan merangkap jabatan sebagai rektor.

Pakar Hukum Dr. Yohanes G. Tuba Helan, SH.,MH, saat ditemui disela – sela kegiatan pada Pada Hari Minggu (22/07/2018) akhirnya angkat bicara terkait polemik ini kepada radarntt,
“Sebetulnya terkait hal ini saya tidak ingin mengatakan karena masalah internal yang terjadi didalam Perguruan Tinggi di UNDANA tapi semata – mata karena aspek hukum dan regulasi yang mengatur, tidak bisa dibenarkan sama sekali, sekalipun sudah terjadi dan baru dipersoalkan tidak jadi masalah, karena hukum tidak mengenal istilah kadaluarsa.”

“Permasalahan yang dihadapi oleh Prof. Fred Benu juga sama dengan ASN lainnya yang berstatus Komisaris Bank NTT.

Ditinjau dari aspek hukum, jabatan komisaris Bank NTT itu dilarang oleh Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pada pasal 17 huruf a yang dimana tertulis bahwa pelaksana atau pejabat Aparatur Sipil Negara(ASN) merupakan pelayanan publik dan tidak boleh menduduki jabatan Komisaris di BUMN tingkat nasional dan BUMD di tingkat daerah termasuk Bank NTT,” ungkapnya.

Dr. Yohanes G. Tuban Helan, SH.,MH juga menegaskan isi UU No. 25 Tahun 2009,
“Secara Ekesplisit di dalam undang – undang tersebut melarang seorang pejabat struktural maupun fungsional Aparatur Sipil Negara tidak boleh merangkap jabatan.

Makna dari pelarangan itu sebenarnya, supaya para pelaksana pelayanan publik fokus memberikan pelayanan pada public. Pasal 54 ayat 7, UU No. 25 Tahun 2009 itu juga mengatur tentang sanksi, kalaupun seorang pelaksana pelayanan publik tersebut melanggar larangan tadi, maka yang bersangkutan harus dibebas tugaskan dari jabatannya.

Hal ini musti juga ditindak tegas karena kasus Fred Benu ini sesungguhnya secara pengamatan sama juga pada Komisaris lainnya yang berstatus sebagai ASN. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 ini mengikat semua warga Negara untuk patuh tanpa terkecuali, karena jika tidak maka akan sangat merugikan keuangan Negara,” jelasnya. (Yo/RN).

Komentar

Jangan Lewatkan