oleh

Benang Merah Perzinahan Dan Korupsi Di Tubuh Birokrasi Pemerintahan

-Daerah, News, Ngada-2.525 views

RADARNTT, Bajawa – Perbuatan kumpul kebo dan asusila merupakan perbuatan yang tidak senonoh dan tercela, apalagi dilakukan oleh oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) sebagai abdi negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, bukan malah melakukan perbuatan asusila seperti kumpul kebo secara terang terangan (hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah).

Seperti yang dituding para nettizen kepada oknum ASN berjenis kelamin wanita (45 th) dengan inisial AD yang sempat menjadi viral disalah satu grup ‘Gebrak Ngada’ di sosial media.
Bahkan kabar yang cukup mengejutkan dari sumber kuat seorang pejabat tinggi setempat yang meminta namanya tidak disebutkan membenarkan dan mengatakan bahwa oknum tersebut sudah dilantik pada masa pemerintahan Bupati Marianus Sae menjadi kepala seksi dengan pangkat IV/a di sebuah SKPD yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya dituturkan oleh sumber tersebut bahwa keluarga oknum ASN itu mengaku masih kerabat Bupati Ngada.

ASN merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum melaksanakan tugasnya dengan baik biasanya setiap ASN wajib mengucapkan sumpah/janji dan melaksanakan kewajiban untuk setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat ASN, serta kewajiban lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 pasal 3. Bila perbuatan asusila itu benar benar terjadi yang telah dilakukan oknum pegawai tersebut pastinya dapat mencoreng nama baik instansi terkait dan Pemerintah Daerah setempat.

Fakta yang terjadi di Kabupaten Ngada Propinsi Nusa Tenggara Timur disikapi Sekretaris Jenderal Forum Peduli NTT Norben Syukur di Jakarta via Whatsapp (Minggu 08/4/2018), ia mengungkapkan keprihatinan atas fakta tersebut dan mengatakan, pertama praktek kumpul kebo pada dasarnya sudah salah dan menyalahi tatanan hidup bersama. Hal ini menjadi lebih memprihatinkan karena yang melakukannya adalah ASN. Untuk diketahu bahwa ASN adalah pribadi pribadi yang berpendidikan, mestinya menjadi figur teladan bagi masyarakat disekitar mereka.

Masalah itu menunjukkan sangat rendahnya moral dan etika oknum ASN tersebut. Bila pada akhirnya oknum itu tidak sadar status, rendah moral dan tidak memiliki etika diangkat menjadi penjabat maka hal itu dipandang keliru besar dalam tahapan seleksi. Mestinya sebelum pengangkatan dilakukan pengecekan jejak rekam oknum sehingga diperlu terjadi peristiwa tersebut seyogyanya birokrasi pemerintah diisi orang orang yang pendidikan memadai dan memiliki moral yang layak.

Kedua, Atas fakta yang terjadi Pemerintah Daerah setempat mestinya memberi sangsi kepada oknum tersebut. Soal sangsi apa yang diberikan itu ranah pemerintah. Ketiga, Konteks perbuatan kumpul kebo diatas perbuatan tersebut melanggar aturan kepegawaian yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sementara itu Ketua Asosiasi Advokat Wilayah Bali, NTB dan NTT Dr. Simin Nahak saat dihubungi wartawan via seluler (Minggu 08/4/2018) menegaskan perbuatan oknum tersebut dari aspek hukum pidana perbuatan asusila diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan.

Selanjutnya ia menambahkan bahwa dimungkinkan budaya perzinahan adanya hubungan dengan korupsi dalam tubuh birokrasi. “kemungkinan itu bisa timbul bila oknum ASN dalam melakukan perzinahan memanfaatkan uang dan fasilitas negara,”pungkas Simin Nahak yang juga merupakan Pengacara Gubernur Bali.

Untuk diketahui sebagai ASN yang tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan larangannya akan dikenai hukuman (sanksi) yang disebut dengan hukuman disiplin. Tingkatan hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 pasal 7, terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Kriteria jenis hukuman disiplin ringan, yaitu : teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis; kemudian kriteria jenis hukuman sedang, yaitu : penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat lebih rendah (selama satu tahun); sedangkan untuk kriteria jenis hukuman disiplin berat, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan