oleh

Besok KPU Lakukan Verifikasi Faktual 12 Parpol

-News-1.866 views

RADARNTT, Kupang – Mulai besok Minggu, (28/1/2018) sampai Kamis, (1/2/2018) Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik (Parpol) lama peserta pemilu 2014.

Secara umum verifikasi dilakukan terhadap tigal hal, yaitu : pertama; pencocokan nama Pengurus Ketua Sekretaris dan Bendahara, yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol, kedua; menemui dan mencocokkan nama pengurus perempuan, yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F3-Parpol, ketiga; Mencocokkan domisili kantor tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat kantor tetap dari Camat/Lurah/Kepala Desa. Dan di Kabupaten/Kota juga ada verifikasi persyaratan keanggotan Parpol, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sebanyak 12 parpol yang diverifikasi yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Golkar.

Selain itu, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Verifikasi Oleh KPU Provinsi

Menurut Ketua KPU NTT, Maryanti L. Adoe, tujuan verifikasi sesuai amanah PKPU 6/2018 adalah untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan parpol calon peserta pemilu, meliputi : Kesesuaian nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara dengan nama yang tercantum dalam SK DPP Parpol, Keterperhatikan 30% keterwakilan perempuan pada susunan pengurus parpol tingkat provinsi, dan Domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi sampai dengan tahapan akhir pemilu.

Untuk itu, kata Adoe, tim akan mendatangi kantor tetap pengurus parpol tingkat provinsi untuk mencocokkan nama ketua, sekretaris dan bendahara yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model F1-Parpol dengan nama yang tercantum dalam Keputusan DPP Parpol.

“Tim verifikasi mendatangi kantor tetap pengurus parpol tingkat provinsi untuk menemui dan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F3-Parpol dengan nama yang tercantum dalam Keputusan DPP Parpol”, ungkap Adoe dalam sosialisasi verifikasi Parpol, Jumat, (26/1/2018) di Aula KPU NTT.

Dalam hal pengurus perempuan tidak dapat ditemui, verifikasi persyaratan dilakukan dengan mencocokkan nama pengurus perempuan yang tercantum dalam keputusan kepengurusan parpol dengan fotokopi KTA Parpol dan KTP-e atau Suket (Surat keterangan) yang ditunjukkan oleh pengurus Parpol.

Selain itu, lanjut Adoe, tim juga akan mencocokkan domisili kantor tetap yang tercantum dalam surat keterangan alamat kantor tetap dari Camat/Lurah/Kepala Desa. Memastikan kebenaran surat pernyataan Pimpinan Parpol mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir pemilu, yaitu pelantikan anggota DPR hasil pemilu 2019.

Verifikasi Oleh KPU Kabupaten/Kota

Verifikasi di kabupaten/kota dilakukan Selasa, (30/1/2018) sampai Kamis, (1/2/2018). Verifikasi juga sama seperti di tingkat provinsi terhadap kepengurusan, keterperhatikannya 30% keterwakilan perempuan dalam pengurus dan domisili kator partai. Namun di daerah kabupaten/kota juga akan dilakukan verifikasi persyaratan keanggotaan parpol.

“Verifikasi keanggotaan menggunakan metode sampel sesuai amanah PKPU 6/2018, lebih mudah dari PKPU sebelumnya yang mengsyaratakan metode sensus”, kata Adoe.

Dalam hal parpol menyerahkan jumlah anggota sampai dengan 100, menggunakan sampel 10%, sedangkan dalam hal parpol menyerahkan jumlah anggota lebih dari 100, menggunakan sampel 5%. Pengambilan sampel tersebar paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada kabupaten/kota, jika kurang dari 50% persebaran pengambilan sampel disesuaikan dengan jumlah sampel.

Contoh penghitungan sampel untuk data anggota lebih dari 100; Kabupaten X, berjumlah penduduk 3.750.000, syarat minimal keanggotan adalah 1.000 anggota, jumlah kecamatan adalah 20, Parpol menyerahkan 1.400 anggota, karena data keanggotaan yang diserahkan lebih dari 100 anggota, maka sampel yang akan diambil adalah 5%.

Penentuan sampel sesuai data anggota yang diserahkan adalah 1.400, maka Sampel 5% dari 1.400 adalah 70 anggota, Persebaran kecamatan dari Jumlah 20 kecamatan, maka persebaran 50% dari 20 adalah sebanyak 10 kecamatan. Jadi verifikasi keanggotaan dilakukan kepada 70 anggota parpol yang tersebar di 10 kecamatan.

Dari hasil verifikasi, misalnya 40 anggota dinyatakan MS dan 30 anggota dinyatakan TMS. Status pemenuhan syarat BMS atau MS adalah dengan perhitungan angka proyeksi dengan konstanta 20, sebagai berikut :
MS = 40 x angka proyeksi = 40 x 20 = 800
TMS = 30 x angka proyeksi = 30 x 20 = 600

BMS dan harus melakukan perbaikan minimal 200 anggota (1000-800). Parpol menyerahkan perbaikan sebanyak 600 orang, penentuan sampel perbaikan sebanyak 5% dari 600 adalah 30 anggota. Jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan, maka persebaran minimal 50% dari 20 adalah 10 kecamatan. Verifikasi dilakukan terhadap 30 anggota yang tersebar di 10 kecamatan.

Hasil verifikasi misalnya 11 orang dinyatakan MS, 19 orang TMS maka perhitungan 11 x angka proyeksi = 11 x 20 = 220 maka kesimpulan MS adalah 800 + 220 = 1.020 dan dinyatakan MS syarat keanggotaan.

Contoh penghitungan sampel untuk data anggota kurang dari 100; Kab X, jumlah penduduk 20.000, syarat minimal keanggotan adalah 1/1.000 anggota dari jumlah penduduk adalah 20 anggota. Jumlah kecamatan ada 8, Parpol menyerahkan 25 anggota, karena data keanggotaan yang diserahkan kurang dari 100 anggota, maka sampel yang akan diambil adalah 10%.

Data anggota yang diserahkan adalah 25, sampel 10% dari 25 adalah 2,5 (pembulatan ke atas) menjadi 3 anggota, persebaran kecamatan 50% dari 8 adalah 4 kecamatan. Jadi verifikasi keanggotaan dilakukan kepada sebanyak 3 anggota parpol yang tersebar di 3 kecamatan (sesuai jumlah sampel).

Dari hasil verifikasi, 1 anggota dinyatakan MS dan 2 anggota dinyatakan TMS. Status pemenuhan syarat BMS atau MS adalah dengan perhitungan angka proyeksi dengan konstanta 10, sebagai berikut :
MS = 1 x angka proyeksi = 1 x 10 = 10
TMS = 2 x angka proyeksi = 2 x 10 = 20

BMS dan harus melakukan perbaikan minimal 10 anggota (20-10). Parpol menyerahkan perbaikan sebanyak 20 orang. Penentuan sampel perbaikan adalah = 20 x 10% = 2 anggota, jumlah persebaran minimal 50% dari 8 kecamatan adalah 4 kecamatan. Verifikasi 2 anggota yang tersebar di 2 kecamatan.

Hasil verifikasi misalnya, 2 = MS, 0 = TMS, perhitungan : 2 x angka proyeksi = 2 x 10 = 20. Kesimpulan MS adalah 10 + 20 = 30, maka dinyatakan MS syarat keanggotaan.

Pengurus parpol menghadirkan nama sampel anggota Parpol di kantor tetap Pengurus Parpol tingkat Kabupaten/Kota. KPU Kab/Kota meminta kepada nama-nama sampel anggota parpol untuk menunjukkan KTA dan KTP-e atau Suket.

Saat ditemui, anggota Parpol menyatakan kebenaran keanggotaannya, maka status sah dan MS. Saat ditemui, anggota Parpol menyatakan bukan sebagai anggota Parpol dan tidak mau mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, maka status sah dan MS. Saat ditemui, anggota Parpol menyatakan bukan sebagai anggota Parpol dan mengisi Formulir Lampiran 3 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, maka status TMS.

Jika anggota Parpol telah mengundurkan diri dari keanggotaan Parpol pada waktu verifikasi, status sah & MS. Jika anggota Parpol tidak hadir, KPU Kab/Kota memberikan catatan pada formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan pengurus Parpol membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa anggota Parpol yang bersangkutan tidak dapat ditemui.

KPU Kabupaten/Kota meminta pengurus Parpol menghadirkan anggota Parpol yang tidak dapat ditemui ke kantor KPU Kabupaten/Kota paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi. Jika tidak dapat dihadirkan, keanggotaan tersebut dinyatakan TMS.

Dilakukan sepanjang pengurus parpol menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa anggota Parpol ybs dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat hadir di kantor tetap parpol.

Dapat menggunakan panggilan video dan/atau sarana teknologi informasi lain (bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung antara KPU Kab/Kota dengan ybs, dengan menunjukkan KTA dan KTP-el/Suket untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan anggota Parpol yang bersangkuta).

Dituangkan dalam Berita Acara. Disampaikan kepada Pengurus Parpol di setiap tingkatan, KPU dan Bawaslu paling lama 1 (satu) hari setelah verifikasi berakhir.

Perbaikan persyaratan parpol dilakukan apabila belum MS. Dilakukan sesuai rekomendasi dari KPU Prov/Kabupaten/Kota.

Jadwal perbaikan tingkat provinsi dilakukan pada 1-2 Pebruari 2018, perbaikan tingkat kabupaten/kota dilakukan pada 3-5 Pebruari 2018.

Menambah data anggota baru sebanyak kekurangan untuk memenuhi jumlah minimum. Penentuan sampel. Jumlah anggota yang MS merupakan penggabungan proyeksi jumlah anggota yang MS pada verifikasi awal dan verifikasi perbaikan.

Verifikasi hasil berbaikan prosedurnya sama dengan verifikasi awal. Jadwal verifikasi Provinsi pada 3 Pebruari 2018 dan Kabupaten/Kota pada 6 Pebruari 2018. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi tingkat Provinsi dilakukan pada 11-12 Pebruari 2018 dan Pusat pada 15-17 Pebruari 2018.

Penetapan Parpol peserta pemilu akan dilaksanakan pada 17 Pebruari 2018, Pengundian dan Penetapan nomor urut Parpol dilakukan pada 18 Pebruari 2018. Pengumuman Parpol Peserta Pemilu dilakukan pada 18-20 Pebruari 2018. (Yolf/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan