oleh

Birokrasi Inovatif dan Kreatif Diberi Insentif TPP

-News-1.697 views

RADARANTT, Jakarta – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berinovasi dan kreatif dalam melaksanakan tugas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga birokrasi pemerintah daerah menjadi lebih produktif dan tidak terjebak hanya pada hal rutinitas kantor.

Menurut Calon Wakil Gubernur NTT Yosef Nae Soi, memberi insentif tambahan penghasilan pegawai (TPP), bagi pegawai kecil yang bersentuhan langsung dengan kerja teknis, akan mendorong kinerja lebih baik dalam melayani masyarakat.

ASN akan memberi hasil kerja yang maksimal, tidak korupsi dan menerima suap apabila kesejahteraannya terjamin. Untuk itu, memberi TPP adalah prioritas kepemimpinan pasangan Victory-Joss.

“Apabila kesejahteraan pegawai negeri terpenuhi, mereka tidak akan melakukan korupsi dan suap dalam melaksanakan tugas”, tegas Yosef Nae Soi dalam debat publik calon gubernur/wakil gubernur NTT putaran 2 di Jakarta, Selasa, (8/5/2018).

Pengamat Politik Universitas Muhammdyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, birokrasi di daerah harus inovatif tidak hanya terjebak hal rutinitas keseharian yang bersifat administratif kantor.

“Birokrasi modern harus inovatif dan berjiwa entrepreneur. Berpikir dan bertindak wirausaha sehingga apapun yang dikerjakannya dapat terukur dampak dan manfaatnya bagi rakyat dan daerah”.

Demikian ungkap Atang dalam diskusi dan nonton bareng debat publik calon Gubernur/Wakil Gubernur NTT di kantor Bengkel APPeK Kupang semalam.

Menurutnya hanya pasangan calon nomor empat yang sedikit menyentil masalah kesejahteraan ASN, namun tidak tegas berbicara tentang pemberantasan korupsi yang acap kali menggerogoti birokrasi di daerah ini.

“Para pasangan calon mungkin berpendapat dengan menata birokrasi dan memberikan jaminan kesejahteraan bagi ASN, akan berdampak langsung pada perbaikan kinerja dan tidak korupsi”, pungkas Atang.

Sedangkan Aktivis Perempuan Ana Djukana menegaskan, belum ada pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur NTT yang tegas menyatakan visi tentang penataan birokrasi yang responsif gender, menjamin keadilan dan kesetaraan gender dalam menduduki posisi strategis dalam OPD di daerah.

“Pemimpin harus sensitif gender dalam mengambil setiap kebijakan, termasuk mendukung dan memberi peluang kepada kaum perempuan untuk ikut bersaing dalam menduduki posisi penting di birokrasi pemerintahan daerah”, tegasnya. (Yolf/RN)

Komentar