oleh

Calon Penerima Dana Bansos Resah, Kepala DPKAD Ngada Mengaku Sibuk Urus Adat

Masyarakat Ngada Berjibaku Untuk Mengurus Dana Bansos

RADARNTT, Bajawa – Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Ngada pada hari Jumat kemarin (28/12/2018) kembali didatangi masyarakat Ngada calon penerima dana bantuan sosial atau yang lebih dikenal dengan dana bansos. Berdasarkan pantauan radarntt di lokasi, masyarakat memadati kantor DPKAD Kabupaten Ngada sejak pukul 07.30 pagi hingga pukul 22.00 malam.

Saat itu diketahui banyak masyarakat yang kesal dan kecewa, pasalnya pengajuan dalam proposal tidak sesuai dengan realisasi dalam disposisi Plt. Bupati Ngada, bahkan dan tidak sebanding dengan harapan masyarakat.

Salah seorang warga yang bernama Krispianus Longa mengemukakan kepada wartawan, saat dirinya melengkapi berkas permohonan dana bansos dalam proposal yang diajukan dalam kelompok usaha ternak babi sebesar Rp 53.600.000. Namun dalam lembaran disposisi Plt Bupati Ngada hanya sebesar Rp. 3.000.000.

Selain itu dalam lembaran permohonan pencairan yang dibagikan dari pegawai kantor keuangan tertulis jumlah dana yang diajukan sebesar Rp. 3.000.000. Hal ini dianggap sebagian besar masyarakat Ngada tidak sesuai dengan dana permohonan yang diajukan dalam proposal.

Terlihat kebanyakan warga merasa bingung karena dalam pengajuan proposal dana sebesar Rp 30.000.000 namun dikucurkan hanya Rp. 5.000.000, sedangkan yang mengajukan Rp. 7.000.000 namun direalisasikan Rp. 3.000.000.

Sementara itu ada yang lebih mengherankan manakala seorang warga yang mengaku bernama Brahmans Gili kepada media ini mengungkapkan, “Nama saya belum juga dipanggil dari kantor keuangan, sementara proposal saya masuk dalam APBD induk Tahun Anggaran 2017, tetapi hingga hari ini belum juga dipanggil untuk melengkapi berkas pencairan.”

Melalui sambungan telepon, radarntt berhasil mengkonfirmasi Kepala PPKAD Kabupaten Ngada, Wilhelmus Petrus Bate, SH terkait kegaduhan realisasi bansos anggaran APBD Induk dan Perubahan. Demikian petikan wawancara:

RadarNTT: Bagaimana dengan masalah dana bansos untuk masyarakat penerima dipotong jauh dari dana proposal yang diajukan masyarakat Pak, sementara dana dalam proposal sudah ada kesepakatan DPRD Pak?

Wilhelmus Bate: Masalah. saya tidak tahu, bila ada masalah. Minta maaf saya tidak tahu persoalan- persoalan harapan masyarakat seperti apa, keinginan masyarakat seperti apa Pak, Saya hanya menjalankan.

RadarNTT: Apakah kemarin sejak pagi Pak tidak berada di kantor keuangan Pak?

Wilhelmus Bate: Iya, iya saya ada keluar Pak. Pagi saya ada, namun siang saya tidak berada di kantor keuangan Pak karena ada urusan adat di kampung.

RadarNTT: Kenapa lembaran pencairan salah satu kelompok penerima bansos di poin terakhir terlebih dahulu menuliskan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp. 3.000.000 Pak, sementara dana yang diajukan masyarakat dalam proposal sebesar Rp. 53.600.000 Pak?

Wilhelmus Bate: Itu saya belum tahu pak, makanya saya bilang saya tidak tahu dan tidak ikut perkembangan karena kemarin ada perkembangan lain seperti apa saya tidak ikuti pak.

RadarNTT: Bagaimana dengan masyarakat yang sudah tanda tangan lembaran pencairan beberapa minggu lalu, namun hingga hari ini juga belum di terima pak. ?

Wilhelmus Bate: Oh itu mungkin transfernya, tapi kalau sudah tanda tangan itu pasti dibayar. Tidak mungkin tidak dibayar. Itu pasti transfer dari BRI ke nomor rekening teman-teman itu. Tidak, saya yakin itu tidak menjadi persoalan. Karena kadang kala kita menunggu banyaknya misalan sudah sampai seratus atau dua ratus orang baru kita transfer 1 kali sehingga jumlahnya lebih besar. Tapi kalau sudah tanda tangan uangnya pasti masuk.

RadarNTT: Apa tanggapan Pak karena hingga hari ini beberapa masyarakat belum juga dipanggil untuk menandatangani berkas pencairan, sementara nama sudah ditetapkan dalam perda APBD Induk 2017 Pak. ?

Wilhelmus Bate: Saya minta maaf Pak, itu soal bagaimana masyarakat datang mengambil. Bukan kami harus apa, itu harus kita kroscek masyarakat dengan ribuan orang ini, kita harus memanggil bagaimana?

RadarNTT: Pak, masyarakat penerima bansos sudah berulang kali dan pulang balik ke kantor keuangan Kabupaten Ngada, tetap jawaban dari pegawai kantor keuangan mengatakan harus menunggu informasi dari kami melalui telepon atau sms itu baru datang. Namun hingga hari ini telepon atau sms belum juga masuk Pak?

Wilhelmus Bate: Informasi bagaimana Pak, minta maaf Pak, saya maunya Pak datang langsung ketemu dengan saya. Melalui telpon ini tidak bagus. Saya mohon maaf, saya mau jelaskan teknis secara detail itu, yang penting prinsipnya kita melayani dengan tulus. Prinsip saya kalau sudah ada nama dalam APBD kita harus bayar. Kalau soal mekanisme keterlambatan kita masih punya waktu ini, kami hari Sabtu juga harus masuk.

Informasi yang berhasil dihimpun data Bansos tahun 2018 Kabupaten Ngada yakni, Dana Induk Tahun 2018 senilai Rp.14.474.933.417,- Milyar. Selanjutnya Anggaran Perubahan Daerah 2018 kembali dianggarkan dan ditetapkan pasca pertengahan tahun dengan besaran nilai Rp. 15.766.500,000,- Milyar Rupiah. (FX/SET/RN)

Komentar