oleh

Dibalik ‘Kekacauan’ Keuangan Pemkab Kupang

RADARNTT, Oelamasi – Secara perlahan informasi yang cukup akurat beredar di masyarakat menyangkut amburadulnya keuangan daerah di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur(NTT). Suara suara sumbang yang diperdengarkan hingga adanya ancaman defisit anggaran pembangunan sudah tidak terelakkan, sampai adanya dominasi kelompok tertentu yang dimotori oknum oknum Aparatur Sipil Negara yang berada di pusaran kekuasaan mendapat sorotan yang cukup tajam dari berbagai pihak.

Sepak terjang kelompok tersebut dituding cukup luar biasa peranannya dari mengatur mutasi jabatan sampai mengatur proyek.

Secara eksklusif seorang mantan pejabat setda kab. kupang saat diwawancarai wartawan dan meminta namanya dirahasiakan (Senin 9/4/2018) mengulas secara detail masalah kronis didalam pemerintah yang menurutnya sudah melebihi ambang batas kewajaran.

Sumber itu mencontohkan bahwa kelompok ASN tersebut selalu menunjukkan eksistensinya di Kantor Bupati dengan menggelar jamuan makan siang dengan sesama rekannya dan tidak segan menelpon pejabat tertentu kapanpun, manakala pejabat tersebut dianggap tidak memenuhi selera kepentingan mereka karena kelompok tersebut sering mengatasnamakan kepentingan Bupati Kupang.

“Irama kerja di sini tidak professional pak, masak pejabat yang eselon dibawah bisa menyetir dan mengatur pejabat yang eselonnya lebih diatas,” kata sumber kuat tersebut saat ditemui dikediamannya.

Ia menambahkan bahwa masalah proyek dan mutasi di ruang lingkup pemerintah kabupaten Kupang dikendalikan oleh sepasang suami istri yang memposisikan sebagai Bupati Bayangan dan Sekda Bayangan. Bukan hanya itu dikatakan juga bahwa ada oknum kepala bidang yang menggunakan uang 1 Milyar dari bidang lain yang meminta bendahara bidang tersebut merekayasa laporan pertanggungjawaban , namun hal itu ditolak oleh bendahara itu dan hingga kini uang tersebut belum dikembalikan.

Mantan pejabat ini juga mengatakan bahwa kepala bidang yang dimaksud memiliki sebuah apartemen di Jakarta, begitu juga dengan suaminya yang diduga memanfaatkan rangkap jabatan di dalam dinas teknis dalam suatu SKPD basah sehingga begitu leluasa bermain main dalam penggunaan anggaran daerah, sambungnya.

Seperti yang diberitakan media radarntt akhir akhir ini yang mengulas terkait peristiwa gagal bayar sejumlah proyek fisik di Dinas Kesehatan tahun anggaran 2017 yang bernilai milyaran rupiah menjadi cermin sejumlah kalangan tanpa terkecuali termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Robert A.J Amheka yang pada beberapa waktu yang lalu sempat menuding OPD lain mengalihkan dana silpa pada tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai pembangunan jalan raya secara diam diam.

Padahal menurut Robert dana silpa tersebut bisa dipakai dalam kondisi emergency seperti yang dialami dinasnya. Saat ditemui wartawan di kantornya kadis kesehatan menyampaikan bahwa carut marutnya keuangan daerah karena tidak adanya disiplin anggaran dan dianggap tidak transparan dalam penggunaannya (Senin 9/4/2018). Untuk itu dirinya bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) dalam bidang pengawasan terutama dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa di OPDnya.

Menyangkut soal rekrutmen kelompok kerja/pokja di ULP Robert A.J Amheka bersikeras untuk menjalankan amanat Perpres 54/2010 setiap akan dilakukan pengadaan barang dan jasa.

Ia mengakui bahwa rentan waktu 2016-2017 telah terjadi kekeliruan pada proses pengadaan yaitu menyangkut rekrutmen pokja. Menurutnya nama nama pokja yang masuk seharusnya merupakan usulan dari dinas teknis dalam hal ini dinas kesehatan sebagai pengguna anggaran dan juga sebagai penanggungjawab anggaran secara mutlak.

Sementara itu yang terjadi saat ini pokja merupakan usulan ULP dan bukan merupakan usulan dinas teknis saat ditetapkan oleh Bupati Ayub Titu Eki. Robert menyampaikan di dinas kesehatan ada 14 orang ASN yang sudah memiliki sertifikasi dan layak diusulkan menjadi anggota pokja yaitu dari BKKBN, Rumah Sakit dan Dinkes untuk pengadaan barang dan jasa.

“Kejadian 2016 jangan lagi terulang karena hampir 99% bukan usulan dinas kami, dari 11 anggota Pokja hanya 1 dari unsur kesehatan, saya berharap tahun ini ASN yang sudah memiliki sertifikasi didinas kesehatan masuk dalam tim pokja,” katanya.

Dirinya mengakui kalau hari ini tim dari KPK datang untuk bekerjasama dengan dinasnya terkait pengawasan yang menyangkut pelelangan pengadaan barang dan jasa. (TIM/RN)

Komentar