oleh

DPRD Mabar Ancam Polisikan PT. Segara Komodo Lestari

 

Ket: Rapat Paripurna DPRD Manggarai Barat Dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Wiratno.

RADARNTT, Labuan Bajo — Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) sepakat menolak pembangunan sarana wisata alam didalam Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), di Pulau Rinca oleh PT. Segara Komodo Lestari.

Bahkan mereka berencana akan melaporkan PT. Segara Komodo Lestari ke Polisi karena diduga telah melanggar ijin prinsip.

Hal ini ditegaskan seluruh anggota Fraksi DPRD Mabar dalam rapat Paripurna DPRD dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE), Wiratno bersama tim terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Aula Utama Gedung DPRD Mabar (Senin, 20/8/2018).

Ketujuh Fraksi yang menolak pembangunan tersebut yakni, Fraksi PAN, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gabungan Keadilan Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Nasional Indonesia, dan Fraksi Gerindra.

Dihadapan Dirjen KSDAE, Waratno anggota Fraksi Hanura Blasius Janu menegaskan menolak pembangunan di dalam kawasan TNK.

“Saya minta Dirjen untuk mencabut ijin pembangunan di TNK, dan segera membongkar semua bangunan yang merusak habitat Komodo,” tegas Janu.

Pernyataan serupa juga dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Yos Gagar. Ia menegaskan menolak dengan tegas pembangunan di Kawasan TNK.

“Yang menolak itu semua masyarakat Mabar. Untuk itu kami tegaskan menolak pembangunan tersebut,” tegas Yos.

Penegasan yang sama juga dikatakan Ketua Fraksi PAN, Marsel Jeramun. Menurutnya, perusahaan tersebut telah kedaluwarsa dan perusahaan tersebut harus diproses hukum selain segera mencabut ijinnya.

“Sejak 2 Desember 2017 ijin Perusahaan tersebut telah kedaluwarsa untuk itu perlu diproses hukum, jangan sampai menjadi preseden bagi yang lain,” ujar Marsel. (MH/SET/RN).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru