oleh

DPRD Mabar Segera Panggil Haji Juje dan Pemkab Terkait Status Kepemilikan Tanah 30 Hektare

-Daerah, Mabar, News-1.157 views

RADARNTT, Denpasar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat segera memanggil Haji Juje dan Pemerintah Manggarai Barat untuk memberikan klarifikasi terkait status kepemilikan hak atas tanah seluas 30 hektare yang berlokasi di Toroh Lemma Batu Jallo/Keranga, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat – NTT.

Hal tersebut dismpaikan ketua DPRD Manggarai Barat Belasius Jeramun pada, Minggu, (4/2/2018) melalui sambungan seluler. 

Menurut politisi dari fraksi Partai Golkar ini bahwa pemanggilan oleh dewan ini untuk memberikan kesempatan kepada keduabelah pihak supaya masing-masing menunjukan alat bukti yang sah berupa surat-surat kepemilikan hak atas tanah tersebut. “jadi kita panggil keduabelah pihak ini untuk memberikan klarifikasi hak atas tanah”, ujarnya. 

Dia menjelaskan bahwa pihaknya tidak membela salah satu pihak dalam kasus ini. Namun, kata dia, jika pemerintah mengklaim bahwa tanah seluas 30 hektare tersebut adalah tanah pemerinta maka wajib menunjukan bukti-bukti kepemilikan tersebut. Demikian pun Haji Juje harus mampu menunjukan buktu sah kepemilikan hak atas tersebut. 

Sementara itu, saat ditanya apakah ada desakan kepada pemda Mabar untuk melaporkan kasus ini secara perdata? Ketua DPRD Mabar ini tidak menampik. Menurtnya, pihaknya belum berpikir untuk menempuh jalur hukum. “Kita (DPRD Mabar, red) belum berpikir untuk menempuh jalur hukum. Kita panggil kedua belapihak untuk mengklarifikas,” ujarnya. 

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa pihaknya pernah melakukan pemanggilan kepada pemerintah untuk menjelaskan kasus ini ke dewan. Dari pihak pemerintah waktu ini diwakili oleh Ambros Sukur.

Pemanggilan ini berawal ketika ketua DPRD Mabar membaca berita di media masa bahwa Haji Juje dan Pemerintah Manggarai Barat saling klaim hak atas tanah seluas 30 hektare di wiliyah Labuan Bajo tersebut. Baik Haji Juje maupun Pemereintah mengaku memiliki bukti-bukti atas kepemilikan tanah tersebut. (Rio/RN)

Komentar