oleh

Empat Kontraktor Jadi ‘Korban’ Pemkab Kupang

RADAR NTT, Kupang- Dibatalkannya luncuran dana transfer DAK Affirmasi 2017 menelan korban sejumlah penyedia jasa konstruksi. Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya, sejumlah kontraktor merasa dirugikan terkait belum dibayarkan pekerjaan proyek pembangunan empat puskesmas di Kabupaten Kupang.

Haji Suardi Direktur CV. Agung Hidayat menuturkan (Jumat 16/3/2017), bukan hanya dirinya saja yang dirugikan namun juga rekan seprofesi yang mengerjakan di Puskesmas Oepoli, Puskesmas Camplong dan Puskesmas Fatukanutu.

Ia menambahkan, saya ngotot karena pekerjaan proyek di Puskesmas Baumata sudah selesai dan di-PHO-kan, sepeser pun dana pemerintah belum saya terima.

Terkait persoalan tersebut Haji Suardi pernah mengirim ‘SMS’ kepada Bupati Kupang Ayup Titu Eki, menurut penjelasannya Bupati membalas sms yang pada intinya sedang mengupayakan tanpa memberi kejelasan kapan uang proyek empat pembangunan puskesmas itu dibayar, “Kan semua ada aturan,” salah satu isi sms Bupati kepada dirinya.

Keresahan kontraktor semakin menjadi jadi setelah membaca sebuah pemberitaan berkaitan pengalihan sejumlah dana pos kesehatan ke pembangunan infrastruktur yakni jalan raya (timex 15/3/2018). Berbagai upaya telah ditempuh Suardi untuk minta solusi kepada Pemerintah Kabupaten Kupang melalui dinas kesehatan agar berkoordinasi dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah supaya ada jalan penyelesaian. “Saya benar benar dirugikan, 1, 3 Miliar tidak sedikit lho,” katanya kepada wartawan.

Dalam pemberitaan media cetak (TIMEX 15/3/2018) Plt Sekda Joni Nomseo membantah terkait adanya pengalihan anggaran. Dijelaskan bahwa batalnya luncuran DAK Affirmasi sehingga terjadi gagal bayar terhadap kontraktor akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten, untuk itu dirinya selaku ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan mengusulkan anggaran untuk ke empat puskesmas tersebut pada sidang perubahan anggaran tahun ini.

Sesuai hasil investigasi tim wartawan radarntt ditemukan surat berita acara rapat penyelesaian permasalahan pembangunan fasilitas kesehatan tahun anggaran 2017 pada tanggal 19-2-2018 antara kemendagri, kemenkes dan pihak Pemkab Kupang yang diwakili, Plt Sekda Joni Nomseo, Kadis Kesehatan Robert A.J. Amaheka.

Adapun isi rekomendasi rapat tersebut ada lima poin yaitu:
1. Penyelesaian empat puskesmas pada Pemkab Kupang sebagai akibat DAK Fisik Affirmasi bidang kesehatan disalurkan hanya sebagian dan pekerjaan mencapai prestasi 100% maka penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemda dan dibebankan APBD atau menggunakan DAK yang telah masuk dalam RKUD (sisa DAK)
sebagaimana diatur dalam PMK 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah terakhir PMK 225/PMK.07/2017.

2. Terdapat sisa DAK Fisik Bidang Kesehatan TA 2016 sebesar Rp. 2.239.253.657,- yang output kegiatannya telah selesai di TA 2016 dan digunakan kembali untuk membayar sebagian kewajiban pada angka 1 (satu) dengan prioritas pembayaran untuk kegiatan pembangunan Puskesmas Baumata dan Puskesmas Fatukanutu beserta konsultan pengawas.

3. Sedangkan sisa yang menjadi beban APBD yang bersumber dari rasionalisasi kegiatan untuk membayar kewajiban utang pembangunan Puskesmas Oepoli dan Puskesmas Camplong beserta konsultan pengawas sebesar Rp. 6.692.274.000,-

4. Pelaksanaan pembayaran penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas dengan menggunakan sisa DAK Fisik Bidang Kesehatan 2016 sebagaimana angka 2 (dua) dan pembayaran kewajiban pembayaran hutang sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dilaksanakan oleh BPKP dimana Kabupaten Kupang mengajukan permintaan audit kepada BPKP.

5. Penggunaan kembali sisa DAK TA 2016 untuk membantu mendanai pembangunan Puskesmas TA 2017 dan pembayaran hutang jangka pendek (kewajiban) dianggarkan kembali melalui perubahan APBD TA 2018 dengan cara melakukan perubahan PERKADA tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD dengan berpedoman PERMENDAGRI no 33 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI no 124 Tahun 2017. (Set R/N).

Komentar

Jangan Lewatkan