oleh

Filmon Lulupoy Sebut ‘Juknis Sudah Larang dan Mereka Memungut Uang Tidak Melalui Kami’

Pasal 12 dan 13 Juknis PPDB 2018

RADARNTT, Kupang — Adanya pungutan sejumlah uang PPDB pada Tahun Ajaran 2018/2019 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Kupang antara pihak Kepala Dinas Pendidikan dan Plt. Kepsek muncul statement yang berbeda.

Melalui sambungan seluler Daprosa Dai Laga selaku Plt Kepsek SMPN 13 menjelaskan kepada radarntt, Kami sudah pelajari juknis BOS 2018 dan kami membuat RAPBS berikut item item di dalam hampir terpenuhi semua dan akhirnya kami membuat keputusan untuk atribut itu (sebesar 60 ribu) kami tidak tuangkan dalam RAPBS/RKAS BOS.

Kemudian dikatakan, belum dibaginya seragam batik sekolah dengan alasan 167 buah baju siswa corak warna dianggap tidak sesuai lantas pihak sekolah mengembalikan kepada penjual dan menurutnya sementara dalam proses pengiriman.

Memang kami mau bagi seragam asal sudah genap 321, jadi sekalian begitu agar jangan ada kecemburuan antar siswa ada yang dapat dan ada yang tidak dapat dan kami sudah beri penjelasan lewat anak anak, kata Daprosa.

Lebih lanjut Plt Kepsek itu menerangkan, “Pada saat PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) memang harus dilakukan oleh guru bukan oleh komite dan itu saat pendaftaran PPDBnya tetapi kalau segala sesuatu yang berurusan dengan kebutuhan siswa itu bukan kewenangan sekolah oleh karena itu kami minta komite untuk memfasilitasi orang tua melalui rapat komite pada Tanggal 5 Juli 2018 dan itu sudah dilengkapi daftar hadir dan berita acara. Setelah pendaftaran secara online selesai baru difasilitasi pertemuan oleh komite sekolah.”

Soal tudingan bahwa pungutan uang di SMPN 13 tidak diketahui dan tanpa persetujuan pihak kepala dinas, Daprosa Dai Laga menegaskan, “Kami memang sudah merencanakan untuk dituangkan dalam laporan tetapi karena proses pembagian barang barang kebutuhan siswa belum selesai sehingga laporan itu belum sempat kita kirim ke dinas karena kami menginginkan laporan itu satu paket atau jadi satu. Laporan sudah kami siapkan hanya lampiran itu ditambah dengan jadwal kebutuhan barang siswa belum tuntas sehingga kami belum melaporkan ke dinas. Kami sudah siap hanya menunggu ini barang barang yang belum dibagikan.”

Filmon Lulupoy Kadis Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang

Sementara itu di hari yang sama (Minggu 28/10/2018) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Filmon Lulupoy saat dihubungi wartawan via seluler menegaskan, Kalau mereka pungut ya harus disusun dalam RAPBS dan harus kasih tahu kita karena ada item yang tidak dibelanjakan oleh BOS, kan tidak semua belanja di BOS.

Saya sudah dengar dari kabid bahwa mereka hanya pungut sekitar 60 ribu dan itu diributkan berhari hari. Saya kasih tahu pak, itu barang (uang) dipungut tidak melalui kami intinya begitu dan Juknis sudah larang itu, tandas Kadis Pendidikan Kota Kupang. (TIM/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

  1. Makanya buka koperasi sekolah supaya urusan pengadaan atribut dan pakaian seragam tidak perlu ditangani langsung. Tidak boleh dipungut ya tidak boleh dipungut, jangan pake alasan RABS.

Berita Terbaru