oleh

FPN Desak Pemda Mabar Segera Realisasikan Tuntutan Warga Translok

RADARNTT, Jakarta – Sekjen Forum Peduli Nusa Tenggara Timur (FPN), Norbentus Sukur mendesak pemerinta daerah Manggarai Barat (Pemda Mabar) segera memenuhi tuntutan warga Transmigrasi UPT Nggorang Desa Macang Tanggar Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai (Barat) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menempati lokasi Transmigrasi sejak tahun 1997 yang sampai sekarang belum mendapat hak secara maksimal sampai. Hal tersebut disampaikan Sekjen FPN ini di Jakarta pada, Minggu (18/3/2018). 
Menurut pria yang akrab disapa Berto ini, Pada  prinsipnya tuntutan warga  Transmigrasi  harus segera  direspon dengan  serius oleh Pemda  Mabar dengan  merealisasi  janji yang  pernah mereka  utarakan  kepada  warga. “Pemda  tentu  saja  tidak  boleh sepelekan  dengan desakan warga  ini, apalagi  kalau  desakan  itu kuat secara  hukum.  Artinya  warga  translok memiliki bukti  terkait  janji  Pemda tersebut. Karenanya  Pemda mesti  mencari  jalan  keluar  utk  memenuhi  janjinya dengan  warga.  Maka terkait hal  ini  FPN  mendesak  Pemda  Mabar segera  merealisasi  janjinya,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa terkait  tuntutan warga kepada pemerintah  pusat tentu  itu  baik. Namun, kata dia,  jauh  lebih  efektif  desakan  ini  ditujukan  saja  dulu kepada  pemda.  “Pemda pada  prinsipnya bisa  menjadi  wakil pemerintah  pusat untuk  menerima  tuntutan masyarakat  setempat. Kedua,  perlu  dilihat  juga  apakah  janji  ini  dibuat  oleh  Pemerintah pusat  atau  pemerintah  daerah,  supaya  warga  bisa  lebih  efektif  dalam menuntut  haknya,” ujarnya. 

Dia menambahhkan rana  persoalan  ini ada  pada pemerintah  daerah. Maka  yg bertanggungjawab  atas  tuntutan  warga  ini adalah  Pemda Mabar.  Karenanya FPN mendesak Pemda  Mabar  segera mewujudkan  tuntutan warga  ini.

Sementara itu, menanggapi pernyataan ketua DPRD Mabar, Belasius Jeramun yang mengatakan siap ganti rugi terhadap permintaan warga Transmigrasi, hal itu disambut baik oleh FPN. “Perinsipnya  Janji  pada  warga  ini  harus  dipenuhi. Lahan  sudah  dijual  bukan  berarti  masalah  selesai.  Langkah  ketua  DPRD  dengan  berjanji  akan memberi  ganti  rugi  kepada  warga tentu  itu merupakan langkah  maju  terhadap  penyelesaian tuntutan  ini.  Langkah  yang  diambil  ini  tentu  sangat  efektif, namun  tidak  boleh  berhenti  pada  janji  saja. Harus  segera  dibuktikan,” ujarnya. (Rio/RN)

Komentar