oleh

Hentikan Kekerasan Terhadap Anak

-Nasional, News-1.755 views

RADARNTT, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengutuk keras dan menyesalkan kejadian penemuan mayat anak perempuan berusia sekitar 11 tahun, di Swapen Perkebunan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Kamis (1/3), yang diduga kuat menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan.

“Saya seorang Ibu Papua. Saya sakit mendengar terus menerus ada anak Papua yang harus meregang nyawa karena mengalami kekerasan seksual. Saya kutuk keras kejadian ini,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.

Informasi yang diperoleh Kementerian PPPA dari Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi mengindikasikan bahwa kuat dugaan korban mengalami kekerasan fisik dan seksual sebelumnya, sebab hasil visum menyatakan ada luka dikepala yang diduga di pukul menggunakan batu, dan luka pada alat vital. Saat ini, polisi telah mengantongi nama tersangka dan sedang dalam tahap pencarian.

“Saya mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian untuk bergerak cepat mengusut kasus ini. Untuk itu, Kementerian PPPA siap membantu jika diperlukan bantuan dalam hal pendampingan ataupun pengawalan penyelesaian kasus. Hendaknya pelaku diberikan sanksi seberat-beratnya, kebiri saja!” tegas Menteri Yohana.

Untuk menghentikan kekerasan terhadap anak, Kementerian PPPA menghimbau agar semua masyarakat terlibat dan bekerjasama untuk melindungi setiap anak. Berbagai upaya perlu dilakukan diantaranya, memberi pemahaman mengenai seksualitas diri anak, terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Setiap orangtua juga harus mampu menjalin komunikasi yang penuh kasih sayang dengan anaknya, sehingga bila terjadi masalah terhadap anak, orangtua tahu lebih dulu.

“Kepada seluruh masyarakat, terutama komunitas yang paling kecil yaitu keluarga, untuk memiliki sensitifitas terhadap anak. Apabila ada potensi kekerasan terhadap anak disekitar kita, kita harus bergerak bersama untuk melindungi anak, karena setiap anak harus dilindungi,” terang Menteri Yohana.

Siaran Pers Nomor: B- 022/Set/Rokum/MP 01/02/2018

Komentar