oleh

Kadis Kesehatan Robert A.J Amaheka Minta Pemkab Kupang Untuk ‘Transparan’

RADARNTT, Kupang- Buntut belum dibayarnya empat kontraktor yang membangun Puskesmas Oepoli, Puskesmas Camplong, Puskesmas Baumata dan Puskesmas Fatukanutu yang sedianya didanai kucuran dana affirmasi 2017 dari pemerintah pusat akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Dr. Robert A.J Amaheka bicara blak blakan kepada radarntt via seluler (Kamis 22/3/2017).

Dikatakannya segala upaya agar bisa teratasi masalah belum terbayarkan ke-empat rekanan tersebut terus ia lakukan, salah satunya berjuang minimal tercatat sebagai utang pemerintah kepada rekanan.

“Minimal tercatat dan diakui karena itu menjadi dasar hukum, soal bisa dibayarkan tahun ini, tahun depan atau kapan saja terserah.” tegas Robert.

Ia menjelaskan, berdasar surat berita acara yang berisi rekomendasi yang ditandatangi kemendagri, kemenkes dan plt, Sekda Johni Nomseo, Kepala BPKAD Kris Patmawan dan dirinya sudah diakui menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dalam jangka pendek ini dirinya akan mengusulkan agar terakomodir dalam sidang perubahan anggaran pertengahan tahun ini agar disetujui DPRD.

Kadis Kesehatan juga menguraikan bahwa apa yang dialami dinas teknisnya juga menimpa 24 Kabupaten se Indonesia karena memang aturan pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah kelabakan dalam menyesuaikan.

Menurut pengertiannya, pada situasi seperti saat ini dana silpa dinas kesehatan bisa dipakai untuk menalangi pembayaran rekanan. “Seharusnya dana silpa milik dinas kesehatan tidak boleh dialihkan untuk kepentingan dinas lain sesuai aturan PMK 50/PMK.07/2017 jo. PMK 112/PMK.07/2017 jo. PMK 225/PMK.07/2017 tentang pengelolaan keuangan daerah dan dana desa.” Kata Robert.

Ia menambahkan sejak tahun 2017 memang dana transfer (DAK) sesuai progress pekerjaan dilapangan, namun ditahun sebelumnya 2016 ke bawah kan sistemnya masih gelondongan, mestinya kalau ada dana sisa anggaran dinas teknis mestinya diberitahukan dulu kalau mau dipakai untuk dinas lainnya.

“Harusnya Dinas Keuangan Transparan berapa dana yang masuk, berapa dana yang terpakai dan berapa dana yang sisa, Jadi hanya masalah transparansi,” tegasnya.

Dengan nada kecewa Robert mengatakan, “saya merasa bahwa kita punya dana silpa yang cukup rentang waktu 2012 – 2016 mencapai 15,3 milyar lebih dan pada tahun 2017 silpa dinkes sekitar 2,2 milyar namun pemerintah Kabupaten Kupang belum transparan dalam pengelolaannya.” pungkas Robert.

Sementara itu Direktur CV. Agung Hidayat Haji Suardi ditemui di kediamannya mengatakan, dirinya terus akan menanyakan kapan kepastian dibayar, mengingat kerugian yang dialami cukup besar sebagai akibat menunggaknya pemkab Kupang atas proyek pembangunan yang sudah seratus persen ia kerjakan,”Kira kira dari pos anggaran mana proyek saya akan dibayar.” ujarnya sambil menggeleng geleng kepala. (Set/ RN).

Komentar