oleh

Kontroversi Pembangunan di TNK, Simak Sikap DPRD dan Bupati Mabar

 

Ket: Baliho Proyek Milik PT. Segara Komodo Lestari

RADARNTT, Labuan Bajo – Kontroversi sikap pro dan kontra antara Bupati dan Lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat terkait dengan pembangunan sarana wisata alam di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), belum mencapai titik terang.

Bagaimana sikap Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat? Simak, pernyataan sikap keduanya.

Tujuh Fraksi di Lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat pun dengan tegas menolak pembangunan tersebut. Selain menolak, para wakil rakyat juga berjanji melaporkan perusahaan tersebut ke pihak kepolisian karena diduga melanggar ijin prinsip.

Penolakan tersebut spontan diungkapkan tujuh Fraksi DPRD Mabar diantaranya, Fraksi PAN, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gabungan Keadilan Sejahtera, Fraksi Kebangkitan Nasional Indonesia, dan Fraksi Gerindra.

Ketua Fraksi PAN, Marsel Jeramun mengatakan, perusahaan tersebut telah kedaluwarsa, untuk itu harus diproses hukum dan segera mencabut ijinnya.

“Sejak 2 Desember 2017 ijin perusahaan tersebut telah kedaluwarsa untuk itu perlu diproses hukum, jangan sampai menjadi preseden bagi yang lain”, tegas Marsel dalam rapat Paripurna DPRD dengan Direktur Jenderal Konservasi Alam Sumber Daya Alam dan Ekositem (Dirjen KSDAE), Wiratno bersama tim terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Aula Utama Gedung DPRD Mabar, Senin (20/8/2018) pagi.

Senada juga disamapaikan anggota Fraksi Hanura, Blasius Janu, ia menegaskan menolak pembangunan di dalam kawasan TNK.

“Saya minta Dirjen untuk mencabut ijin pembangunan di TNK, dan segera membongkar semua bangunan yang merusak habitat Komodo,” tegas Janu dihadapan Dirjen KSDAE dalam rapat tersebut.

Selain itu, pernyataan penolakan pembangunan juga dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Yos Gagar. Ia menegaskan menolak dengan tegas pembangunan di Kawasan TNK.

“Yang menolak itu semua masyarakat Mabar, untuk itu kami tegaskan menolak pembangunan tersebut,” tegas Yos.

Tak hanya DPRD, salah satu pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Matheus S. N Siagian, ia mengatakan area kawasan TNK harus dipertahankan keaslian alamnya, agar anak cucu kedepannya dapat menikmati keindahan alam di dalam kawasan TNK.

“Selamatkan Komodo dari tangan-tangan kotor. Komodo itu warisan dunia, sehingga kita wajib menjaga Komodo. Biarkan anak cucu kita nanti tetap menikmati obyek wisata yang ada didalam kawasan TNK,” tegas Matheus.

Meskipun DPRD termasuk pelaku pariwisata Manggarai Barat dengan tegas menolak pembangunan sarana wisata alam di Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), namun tidak demikian dengan pemimpin daearah Manggarai Barat Agustinus Ch. Dulla.

Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula menyetujui pembangunan sarana wisata di Taman Nasional Komodo (TNK).

Menurutnya, PT yang membangun sarana wisata tersebut membawa manfaat bagi masyarakat Manggarai Barat.

“Saya kira, pembangunan sarana wisata alam oleh PT ini untuk jaga konservasi. Kehadiran dua PT ini bagi saya membawa manfaat asalkan masyarakat diberdayakan,” katanya.

Demikian disampaikan Dulla saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili oleh Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno dan tim terpadu menyelenggarakan beraudiensi dengan sejumlah masyarakat Manggarai Barat (Mabar) serta PT. Segara Lestari Komodo (SLK) di Hotel La Prima, Labuan Bajo, Mabar, Selasa (21/8/2018).

Dikatakan Dulla, kehadiran PT. Segera Komodo Lestari tersebut bisa menjadi sumber pendapatan daerah bagi Manggarai Barat.

“Dan saya punya keinginan agar kawasan TNK dengan kehadiran dua PT ini menjadi narasumber. Sumber biaya pendidikan sekolah, sumber paramedis, sumber-sumber air bersih. Menurut saya terkait pro (setuju) dengan PT ini, ya saya pro”, tutur Dulla. (MH/SET/RN)

Komentar