oleh

Krisantus Yulius Seran: Bupati SBS Keliru Kalau Menilai Kami Tidak Turun ke Masyarakat

-News-2.027 views
Spread the love

RADARNTT, Betun – Dewan adalah pilihan rakyat, maka dia harus mendekatkan diri dengan rakyat lewat salah satu cara seperti ini, memeriksa program kerja RPM di lokasi (kebun) masyarakat. Desa dan DPRD sebagai mitra, tidak boleh saling menjatuhkan. Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Malaka, Krisantus Yulius Seran pada saat mengunjungi Kelompok Tani (Poktan) Lorosae, Desa Lorotolus, Kecamatan Wewiku, Rabu (28/3/2018).

Kunjungan ke Poktan Lorosae hari ini terdiri dari Krisantus Yulius Seran selaku ketua komisi sekaligus ketua tim dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), bersama dua anggota masing-masing, Yoseph B. Seran dari Fraksi Persatuan Demokrat dan Hendrik Simu dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Krisantus selaku ketua komisi dan ketua tim menjelaskan, kedatangan mereka untuk berdialog langsung dengan Poktan Lorosae. Sekaligus untuk memastikan luas lahan milik petani setempat yang ditanami jagung bantuan Revolusi Pertanian Malaka (RPM) dengan terlebih dahulu menginformasikan kunjungan ini kepada kepala desa Lorotolus.

“Untuk menjaga hubungan kerja diantara kami (DPRD -red) dengan Kepala Desa, maka sebelum berkunjung ke kebun masyarakat, kami akan singgah kepala Desa Lorotolus sebagai kepala wilayah setempat untuk sekedar memberitahu.” ujar Krisantus.

Sesampainya di kebun, untuk memastikan luas lahan milik Poktan Lorosae, Krisantus, Yoseph dan Hendrik mulai melakukan pengukuran terhadap lahan milik Ketua Poktan Lorosae, Florentina Ut Berek dan anggota, Simon Bria.

Setelah mengukur luas lahan yang diolah traktor RPM ini, diketahui ternyata lahan milik Florentina hanya berukuran 90 x 70 meter = 6.300 meter persegi atau 630 are. Sementara dalam laporan di atas kertas oleh dinas pertanian, adalah satu hektar, 100×100. Tanya Krisantus, kenapa dilebih-lebihkan?

“Yang kita ukur ini jelas, luas lahan milik Florentina hanya 630 are, kenapa Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura  dan Perkebunan Kabupaten Malaka, Yustinus Nahak dalam laporannya kepada Gubernur Frans Lebu Raya saat panen raya bilang satu hektar?” tanya anggota Dewan yang acapkali dipanggil mata merah.

Mengetahui hasil asli pengukuran ini, Hendrik Simu angkat bicara. “Dewan punya kewajiban jalan ke masyarakat hanya untuk melihat kebenaran dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ini sebagai satu cara menemukan yang benar dan yang tidak benar. Karena sejauh ini banyak yang tidak benar dan tidak betul.”

“Dampak dari RPM harusnya angka kemiskinan di Malaka menurun. Juga angka penerima beras miskin mestinya juga menurun. Tapi selama ini tidak, berarti selama ini RPM tidak tepat sasaran. Kasih bantuan hanya untuk keluarga pejabat. Kalau demikian, diganti saja kata Revolusinya menjadi Biar Lambat Asal Selamat.” urai Hendrik sembari tertawa.

Ia mengatakan, Bupati keliru kalau menilai anggota Dewan tidak turun ke masyarakat. Menurut Hendrik, hampir setiap hari mereka berkunjung ke masyarakat. Namun bagi Hendrik, Krisantus dan Ose Seran, pada saat mereka jalan, tidak harus pengumuman agar semua orang di Malaka tahu.

Berlanjut pada pengukuran di lahan kebun milik pasutri, Simon Bria dan Anastasi Bui Seran. Letaknya selang satu kebun dari kebun milik Florentina. Dari pengukuran diketahui, lahan kebun jagung milik Simon dan Anastasia berukuran 90 x 67 meter = 6.030 meter persegi atau 603 are.

Selesai itu, Florentina dan Anastasia berterimakasih kepada Pemkab Malaka yang membalik gratis lahan kebun mereka. Tetapi, keduanya berharap, Pemerintah tidak hanya balik tanah dan memberikan bibit gratis.

“Kalau bisa, pemerintah kasih juga pupuk dan obat-obatan”, pinta Florent.

Atas permintaan Florentina, secara spontan, Hendrik Simu memotong. “Jadi, kamu tidak dapat pupuk dan obat-obatan dari dinas?”, tanya Hendrik. “Ya, bapak. Kami tidak dapat (pupuk dan obat-obatan, red)”, jawab Florentina apa adanya.

Anggota Poktan Lorosae lainnya, Dion Kehi juga mengatakan, “Jagung arjuna ini lebih bagus kalau pakai pupuk. Bulirnya akan lebih besar dari yang dipanen sekarang. Tapi ini karena tidak pakai pupuk, maka bulirnya jadi kecil seperti ini”, tunjuknya.

Yoseph B. Seran, anggota Komisi II DPRD Malaka dari Fraksi Persatuan Demokrat kepada radarntt.co mengatakan, pada sidang evaluasi nanti, pihaknya akan serius meminta Pemkab Malaka melalui dinas terkait untuk bekerja jujur bagi masyarakat Malaka.

“Jangan sampai masyarakat diperdaya dan ada laporan yang asal bapak senang”, tutup Ose Seran.

Perlu diketahui, kelompok tani Lorosae, desa Lorotolus ini dibentuk sejak RPM bergulir, namun pada tahun itu juga (2016), mereka gagal panen lantaran kebun mereka digenangi air, hasil kiriman banjir. Dan pada tahun ini (2018), ketika panen bersama pemerintah, mereka pun bingung, harus dipasarkan kemana hasil panen jagung ini? (Baurae/RN)

Komentar