oleh

Mantan Kapolres Sumba Barat Terbukti Bersalah

-Berita, Hukrim, News-2.331 views

RADARNTT, Kupang – Sidang Etik kasus penembakan di Marosi hingga menewaskan Poro Duka memutuskan mantan Kapolres Sumba Barat, AKBP Gusti Maychandra Lesmana,S.Jk, M.H dinyatakan terbukti bersalah dan melanggar disiplin. Karena tidak mampu mengontrol bawahannya sehingga melanggar prosedur, yang berakibat pada korban meninggal dunia di pihak masyarakat sipil.

Sidang Etik yang berlangsung tertutup, dipimpin oleh Devisi Propam Polda NTT, pada Kamis (24/5/2018) pagi di Mapolda NTT.

Sidang dihadiri Kepala Desa Patiala Bawah Luther Laku Nija, dua orang korban kekerasan Markus Matti Duka dan Siprianus Djari bersama Ketua YKBH Sarnelli Romo Paulus Dwiyaminarta CSsR selaku penasehat hukum warga Desa Patiala Bawah.

“Putusan sidang menyatakan mantan Kapolres Sumba Barat terbukti bersalah dan melangkar disiplin dan diberi waktu tujuh hari untuk banding”, kata Romo Paulus dalam konferensi pers di Kantor WALHI NTT, Kamis, (24/5/2018) petang.

Romo Paulus menjelaskan, dalam proses sidang etik, yang menjadi saksi adalah para perwira menengah di Polres Sumba Barat, Kasat Intel, Kabag Ops Polres dan juga Kasat Sabhara.

“Itu yang hadir, lainnya tidak hadir, lalu mereka bertiga juga memberikan keterangan bahwa itu memang terjadi,” ungkap Romo Paulus.

Ia mengatakan, dirinya diundang resmi untuk menghadiri sidang etik bersama Kepala Desa Patiala Bawah, Luther Laku Nija, Seprianus Djari yang menjadi korban kekerasan oleh oknum kepolisian dan Markus Matti Duka korban kekerasan Marosi yang sebelumnya kedua kakinya tertembak.

“Kami datang ke sini karena diundang resmi dan kami pada prinsipnya mau kasus ini diungkap secara tuntas dan sebaiknya pihak-pihak yang terlibat itu jujur dalam hal ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, insiden penembakan warga penolak pengukuran lahan di pesisir Pantai Marosi, Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Sumba Barat terjadi pada Rabu (25/4/2018) silam.

Warga menolak keberadaan PT. Sutera Marosi yang dinilai tidak memiliki legalitas yang jelas dan menolak pengukuran lahan oleh dinas pertanahan setempat. (Rob/RN)

Komentar