oleh

Marius Jelamu Ungkap Hambatan Perluasan Bandara Komodo

-Mabar, News-2.185 views

RADARNTT, Labuan Bajo – Rencana pemerintah untuk mengubah status Bandara Udara (Bandar) Komodo, Manggarai Barat menjadi Bandar Internasional hingga saat ini belum juga kelar. Pasalnya pemerintah menuai hambatan sejumlah persyaratan.

Kepala Dinas Pariwisata provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Jelamu mengungkapkan hambatan perluasan landasan Bandar Komodo adalah pembebasan lahan dari warga.

“Ganjalan adalah sepotong tanah itu. Kementerian pariwisata sudah tegaskan kepada kami behwa begitu landasan itu diperpanjang jelas ada penerbangan langsung dari Darwin ke Labuan Bajo, nah persoalan tanah inilah yang mengganjal perluasan landasan itu”, ungkap Marius ditengah pertemuan The Senior Official Meeting Of The Trilateral Economic Cooperation Indinesia-Timor Leste-Australia, di Labuan Bajo. Kamis, (18/04/2018).

Dikatakan Jelamu, pihaknya telah mendapatkan surat dari pemilik tanah di sekitar areal Bandar komodo untuk meminta ganti rugi atas tanah itu sebesar 70 miliyar kepada pemerintah.

“Kami telah mendapatkan surat tembusan dari pemilik lahan itu. Mereka meminta 70 miliyar, yang jelas sangat harga itu sangat mahal oleh pemirintah”, kata Marius.

Marius melanjutkan pemerintah hanya mampu membayar ganti rugi sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak red,) yang ditentukan pemerintah. Namun demikian pemilik juga bebas menjual lahanya sesuai dengan harga pasar.

“Kan ada aturannya. Idealnya harus sesuai dengan NJOP, tapi namanya penjual menjual barangnya sesuai dengan harga pasar kan”, tutur Marius.

Mengatasi kendala tersebut, Marius mengaku bukan hanya kewenangannya meskipun hal tersebut masih kaitan dengan aksesibilitas pariwisa di Nusa Tenggara Timur.

“Mengatasinya bukan hanya kewenangan saya yah. Tapi tetap kita akan melakukan lobi ke BPN pusat terkait status tanah itu “, katanya. (Mhen/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan