oleh

Memoria Lima Tahun Kasus Pemblokiran Bandara Turelelo

-Hukrim, News-510 views
Elemen Masyarakat Yang Mempertanyakan Kasus Bandara Turelelo

 

RADARNTT, Jakarta – Kommas Ngada Jakarta bersama FORMADDA NTT, Amman Flobamora, dan PADMA Indonesia, mendatangi PPNS Kementerian Perhubungan RI (Jumat, 21/12/2018).

Kedatangan elemen itu bertujuan untuk mendesak penyelesaian kasus pemblokiran Bandara Turelelo Soa, Ngada – NTT, yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Ngada, tepat 5 tahun silam tepatnya pada 21 Desember 2013.

Para anggota Satpol PP itu telah dihukum di muka sidang peradilan. Namun, kami menilai, PPNS Kemenhub patut diduga melakukan pembiaran dan pengabaian proses hukum terhadap satu berkas lainnya, yakni ‘Intelectual Dader’ kasus pemblokiran Bandara Turelelo tersebut.

Aktor intelektual dalam kejadian pemblokiran Bandara Turelelo pada 21 Desember 2013 itu, tak ada kejelasan hingga kini. Status Tersangka terhadap bupati Ngada (non aktif) Marianus Sae sebagai orang yang diduga memerintahkan Satpol Pol PP untuk memblokir Bandara Turelelo Soa, pun tetap terkatung-katung. Bahkan, hingga kini, status hukum tersebut tetap digantung.

Tampak Aliansi Masyarakat Bersikukuh Mempertanyakan Kasus Bandara Turelelo

Tak ada kelanjutan proses hukum dari Polda NTT sebagai aparatus negara yang menetapkan status tersangka (30 Desember 2013) dulu. Begitupula PPNS Kemenhub, hingga kini belum benar-benar tegas mengambil tindakan terkait proses dan status hukum Marianus Sae.

Kami mempertanyakan keseriusan para pengampu kebijakan dalam menegakkan nilai-nilai hukum di Republik ini. Sekaligus, menanyakan asas kepastian hukum, yang bisa jadi preseden buruk dalam sejarah hukum Republik ini.

Kepada KOMNAS HAM, tindakan pelanggaran harkat-martabat-derajat manusia ini mesti segera diproses. Agar kejadian ini tidak menjadi contoh dan preseden buruk bagi generasi di masa datang.

Pada Ombudsman, agar segera memanggil pihak Polda NTT dan Kementerian Perhubungan untuk melengkapi semua bukti-bukti, agar status Tersangka yang selama ini melekat pada Marianus Sae bisa segera mencapai kejelasannya. Entah itu SP3 ataupun dinaikan ke status yang lebih tinggi.

Pada akhirnya, tak ada yang sia-sia dalam jalan perjuangan. Pun ini bukan soal kalah atau menang. Tetapi, sebagaimana kata Marcus Tullius Cicero, “salus populi, suprema lex”. Bahwasanya, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kepada publik, memoria ini akan terus kami kabarkan.

Kommas Ngada Jakarta, akan terus mencatat ini dalam lembaran sejarah!

Salam pembebasan…

–Kristoforus Watu Pati–
(Ketua Kommas Ngada)

Komentar