oleh

Merebak Isu Ada Tersangka Baru Dalam Kasus ‘Gratifikasi’ Bupati Ngada

-Hukrim, News, Ngada-5.421 views

RADARNTT, Jakarta – Santer terdengar kabar mengejutkan akan adanya tersangka baru dalam kasus dugaan gratifikasi Bupati Ngada Marianus Sae pasca OTT Bersama Bos PT. Sinar 99 Wihelmus Ulumbu pada pertengahan bulan Februari yang lalu. Kabar mengejutkan diterima wartawan radarntt.co via seluler dari salah satu aktivis pemuda Nusa Tenggara Timur yang bernama Roy Watu.

Dikatakannya bahwa dalam waktu dekat ada tersangka baru yang akan ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan Bupati Ngada Marianus Sae. “saya mendapat informasi cukup akurat dari KPK”, ujarnya.

Untuk diketahui bahwa beberapa hari yang lalu tim radarntt.co mendapati seorang Kepala Badan Pemerintah Kabupaten Ngada sedang dalam perjalanan ke Jakarta (Senin 2/4/2018) dan berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber yang cukup kuat dikatakan Kepala Badan tersebut mengakui bahwa dirinya akan diperiksa KPK di Jakarta dalam pemeriksaan lanjutan yang sebelumnya pernah memeriksa dirinya di Labuan Bajo Manggarai Barat.

Dari penelusuran redaksi ada aparatur sipil negara yang mengeluh bahwa gajinya belum cair karena Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada Wihelmus Petrus Bate sedang ke Jakarta. Saat itu juga disampaikan bahwa ada pejabat eselon dua lainnya berada di Jakarta sedangkan maksud dan tujuannya belum diketahui.

Ada pula sumber dari seorang politisi dari Partai Besar mengatakan bahwa ada pejabat eselon dua yang segera ditetapkan sebagai tersangka baru karena saat diperiksa KPK di Polres Labuan Bajo pejabat tersebut sudah mengakui.

Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngada Wihelmus Petrus Bate via whatsapp (Sabtu, 7/4/2018) mengaku bahwa dirinya sedang berada di Bajawa yang pada saat itu menurutnya sedang hujan lebat. Saat ditanya kebenaran informasi bahwa dirinya diperiksa KPK di Jakarta baru baru ini, yang bersangkutan tidak menjawab.

Berulangkali media ini menyodorkan pertanyaan seputar informasi terkait isu bahwa dirinya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta yang bersangkutan tetap tidak menjawab.

Selain itu menurut seorang pengacara yang berdomisili di Jawa Timur Sawong Aries Prabowo, SH dijelaskan bahwa penanganan hukum di KPK sulit dihentikan dan terus berlanjut sampai persidangan di pengadilan. “Kecuali dilakukan pra peradilan namun harus sebelum P 21”, tegas Sawong.

Menurut Sawong, KPK melakukan OTT itu tidak sembarangan dan pasti punya dasar yang kuat, memang kalau hanya dibuktikan dengan ATM saja tidak kuat dalam pembuktian, namun bila bisa dibuktikan bahwa ada aliran uang yang mendukung sangkaan bagian dari gratifikasi yang dituduhkan maka itu menjadi suatu pembuktian. (Tim/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru