oleh

Nasib Robert A.J Ahemka di Ujung Tanduk

-Daerah, Kupang, News-1.638 views

RADARNTT, Oelamasi – Bila tidak disetujui konsep percepatan yang dilakukan oleh Kadis Kesehatan Robert A.J Ahemka menyangkut kombinasi pembentukan pokja, baik dari propinsi maupun dari kabupaten maka dirinya akan menyerahkan pekerjaan dan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggungjawab.

“Kalau digabung saya akan jalankan, toh yang bertanggungjawab mutlak terhadap keberhasilan proses pengadaan kan di saya, andai kata ada unsur tindak pidana korupsi didalam sekalipun yang bertanggungjawab adalah pengguna anggaran,” kata Robert.

Ia menambahkan, hasil telaah staf tidak ada alasan SK tidak sah, atau SK apalah, bukankah dalam pembuatan SK jelas ada tertera bila ada kesalahan dapat ditinjau kembali. “Langkah kita harus cepat seperti motor GP, begitu distop harus ganti ban cepat,” ujarnya.

Ia menyambung, tahun lalu  menurut Permenkeu 112 batas akhir memasukkan kontrak adalah 31 Agustus dan kita terlambat untuk itu sekarang tidak boleh mangkrak lagi, saat ini batas akhir 21 Juli jadi skenarionya minggu depan harus sudah tayang termasuk pelelangan 13 puskesmas pada tahun ini di LPSE kabupaten, dan yang paling penting anggota pokja harus kombinasi. “Nasib saya diujung tanduk, kalau usul saya tidak diterima”, tegas kadis kesehatan.

Diuraikannya bahwa ia tidak mau gagal terus mirip kerbau, ULP dan LPSE hanya terminal atau portal pengadaan. Ia menganggap seolah olah ULP bertanggung jawab mutlak, padahal tanggungjawabnya selesai ketika kontrak itu ditandatangani.
“Kalau cepat melakukan lelang kemungkinan benar, kalau terlambat sudah pasti salah,” katanya.

Untuk diketahui tahun ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang mendapat anggaran mencapai 152 Milyar dengan perincian: alokasi dari Dana DAU 17 Milyar dan Dana DAK 135 Milyar yang terdiri DAK Fisik 113 Milyar dan Non Fisik 22 Milyar.

Robert berujar dana ini kalau tidak dimanfaatkan adalah kerugian besar, namun pertanyannya apakah ULP rela mengakomodir anggota pokja yang diusulkannya?

Menjadi rahasia umum bahwa proyek yang ditayangkan yang kecil kecil seperti proyek PL yang nilainya sekitar 200 juta, sedangkan nilai yang besar dari dinas kesehatan belum tayang. Sementara itu kepala dinas kesehatan mengakui bahwa pihak ULP/LPSE masih mengunci system dan belum memberikan password user ID alasannya belum sepakat dan sepertinya pihak ULP akan mengambil semua peranan.

“Kalau konsep saya tidak dipakai berarti saya tidak mau bertanggungjawab, itu hukumannya jelas, saya akan diberhentikan atau memberhentikan diri asal roda system ini berjalan”, jelasnya.

Ia secara tegas menyampaikan, kalau dirinya tidak mau ngotot untuk kepentingan diri sendiri, bahkan rela dirinya untuk berhenti bila dipaksakan untuk menuruti kemauan yang jahat. “Sebenarnya Frans Taloen itu tahu saya, karena dia mantan anak buah serta mengerti bahwa saya jarang sekali melakukan kesalahan, saya hanya bisa diperintah oleh bupati,  bukan mendengar perintah eselon dibawah saya, ” bipungkas Robert.

Disinggung soal kabar yang tersiar ada seseorang mencoba mempengaruhi bupati untuk mencopot dirinya, namun ia berharap bupati dan sekda mengambil keputusan yang netral dan tidak memihak. (TIM/RN)

Komentar