oleh

Oknum ASN Tak Etis Terhadap Wakil Walikota Kupang Ikut Diklat PIM

RADARNTT, Kupang – Perilaku tidak beretika beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Wakil Walikota Kupang terjadi pada 2 November 2017 di ruangan kerjanya, menjadi sorotan hangat aktivis PMKRI Cabang Kupang.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang, Markus Gani, mengatakan sikap dan perilaku beberapa ASN terhadap Wakil Walikota Kupang pada tahun lalu itu dinilai sangat tidak beretika dan moral, “kami menanyakan sampai sejauh mana penanganan kasus ini”, tegasnya.

Minyikapi peryataan Sekretaris Kota (Sekot) Kupang bahwa oknum ASN yang terlibat dalam masalah tersebut sudah diturunkan jabatannya, Markus Gani menanyakan mana bukti legalitas dari penurunaan jabatan oleh pemerintah.

“Masyarakat perlu tahu, itu menjadi pertanyaan semua masyarakat terhadap pemerintah, karena dinilai tidak mampu menyikapi persoalan ini”, ujar Markus Gani.

Markus Gani menggatakan pemerintah Kota Kupang tetap memberi peluang kepada oknum ASN yang terlibat dalam kasus tidak beretika dan moral tersebut untuk mengikuti Diklat PIM 3 (tiga) di provinsi.

Hal ini, menurutnya, ada kesan pembiaran terhadap oknum ASN yang terlibat kasus tersebut yang katanya ada penurunaan jabatan, tetapi nyatanya oknum itu justru mendapat jatah mengikuti diklat PIM.

Oswin Goleng aktivis PMKRI Cabang Kupang, menilai sikap beberapa oknum ASN pemerintah kota kupang terhadap orang nomor 2 kota kupang, merupakan kegagalan etika dan moral.

Menurutnya, sikap sejumlah ASN itu sudah melecehkan marwah birokrasi pemerintah kota kupang. “Oknum yang tidak jelas sikap seperti ini, perlu diperhatikan oleh seluruh instansi pemerintah jangan sampai hal yang tidak terpuji ini akan kembali terjadi di instansi lain”, tegas Oswin Goleng.

Hal ini, katanya, perlu dijaga bersama demi marwah birokrat pemerinta kota kupang.

Menanggapi pernyataan aktivis PMKRI, Walikota Kupang Jefry Riwu Kore mengatakan ASN yang melakukan tidakan terhadap pak Wakil Walikota Kupang, yang berkerja di lingkup pemerintahannya sudah diproses dengan penurunan jabatan.

“Tidak perlu saya tunjukan bukti kepada adik-adik PMKRI, karena itu menjadi urusan kami bukan urusan teman-teman PMKRI, kalau saya kasih adik-adik mereka buktinya nanti pasti semua masyarakat datang berantri untuk ambil buktinya”, kata Riwu Kore.

Sedangkan mengenai penyaluran dana PIP, Jefry Riwu Kore menjelaskan dia yang memberikan mandat kepada Ardiana yang merupakan karyawan tidak tetap di kantornya. Dan keikutsertaan rumah aspirasi rakyat, menurutnya, siapa saja boleh untuk membagi dana PIP untuk kepentingan anak-anak Kota Kupang.

Demikian dialog hangat dan menegangkan diwarnai saling tanggap menanggap ini terjadi, saat Walikota Kupang menerima sejumlah aktivis PMKRI di ruangan kerja Walikota, Rabu, (11/4/2018). (Rob/RN)

Komentar