oleh

Opini: Karakter Kebijakan Pemimpin

OLEH: Fr. Yudel Neno

RADARNTT – Pemimpin yang berkarakter akan berusaha semampu mungkin untuk menelurkan kebijkan yang berkarakter pula. Seorang pemimpin yang berkarakter adalah seorang yang pandai menyatukan kesepakatan untuk menghasilkan kebijakan. Namun perlu dicatat bahwa ruang diskusi yang terlalu  luas untuk dibuka dalam perihal tertentu akan menyulitkan seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan.

Seorang pemimpin dalam memutuskan sesuatu ia patut mendengarkan pendapat rekan kerja dan rekan-rekan yang dipimpinnya. Walaupun demikian, yang namanya keputusan dalam sebuah instansi atau keabsshan finalitas kebijakan menjadi sah kalau datang dari seorang pemimpin dalam ruang publik dengan menyertakan rekan-rekan kerjanya.

Kebijakan sepihak yang dilontarkan dalam sebuah instansi merupakan strategi mundur yang merusak cita rasa solidaritas publik. Kebijakan yang lemah aspek kemanusiaan pun akan menuai berbagai kritik dan bahkan rasa sakit bagi pihak tertentu.

Waspadalah terhadap kebijakan yang mudah menyakitkan hati publik. Kritislah dalam mengambil kebijakan agar nilai kemanusiaan tidak boleh disepelekan.

Atas daya dorong cinta kasih, setiap kebijakan mesti ditempatkan dalam kerangka moral bukan untuk menyenangkan pihak tertentu melainkan untuk menjadikan lembaga dan situasi lembaga menjadi lebih kondusif dan produktif.

Kebijakan yang produktif akan melibatkan setiap rekan kerja. Karakter pemimpin yang baik akan memperhitungkan kinerja kerja setiap pekerja tidak hanya sebagai modal untuk memperhitungkan upah kerja melainkan lebih dari itu menjadikan rekan kerja lebih manusiawi dalam membangun etos kerja.

Kebijakan yang berkarakter adalah kebijakan yang menjunjung tinggi martabat manusia sebagai kekayaan yang mesti terus dipelihara dan dipupuk. Kebijakan yang berkarakter adalah kebijakan yang menjunjung tinggi kesejahteraan umum sebagai nilai sosial yang dicita-citakan bersama.

Seorang pemimpin mudah dicemooh jika kebijakannya sepihak dan tidak prokinerja. Para pemimpin pun tidak boleh menjadikan asumsi konsekuensi pemimpin untuk melancarkan kebijakan yang menurut penilaian umum lebih merugikan banyak orang. (***/RN)

Komentar