oleh

Pemprov NTT Sikapi Masalah TKI, Ini Belum Terlambat

RADARNTT,  Kupang – Maraknya masalah TKI/TKW di Nusa Tenggara Timur(NTT) akhir – akhir ini cukup membuat perhatian serius dari semua kalangan. Penjaringan TKW yang dilakukan oleh oknum  tidak bertanggung jawab membuat daerah ini seperti gudang Jenazah yang hampir tiap pekan selalu dikirimi kado tak menyenangkan dari negara tujuan TKW dipekerjakan.

Dari kondisi yang memprihatinkan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov NTT) rupanya belum terlambat untuk segera mengambil sikap dalam rangka menyelamatkan Pembawa devisa untuk Negara ini, yang konon ceritanya NTT gudang TKI

Sikap yang diambil Pemprov NTT, saat ini yakni berkoordinasi dan  meminta aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan agar menindak tegas oknum Penjaring dan Penyalur TKI di NTT yang nakal dan bandel.

” Saya harap aparat hukum menindak tegas para penyalur nakal, ” kata Gubernur NTT Frans Leburaya saat menggelar Jumpa pers di kantor gubernur NTT (28/03/2018).

Selain itu Leburaya menegaskan agar dalam proses keberangkatan para tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri, dipastikan harus memiliki kelengkapan yang jelas administrasi maupun kompetensinya.

Lebu Raya juga, meminta BNP2TKI untuk memberi kewenangan kepada daerah mulai dari Bupati sampai kepada kepala desa sebagai penguasa di daerah tersebut.

“BNP2TKI harus beri kewenangan kepada kabupaten hingga di desa dan tokoh masyarakat.” cetusnya.

Selain itu, kata Lebu Raya semua elemen harus mengambil bagian, termasuk Tokoh agama untuk berkontribusi dalam bentuk perhatian secara serius masalah TKI yang cukup marak dan memprihatinkan di NTT belakangan ini.

“Tokoh agama dan masyarakat juga punya peran penting, ” tegasnya.

Pemprov NTT juga akan membentuk tim yang bertugas khusus untuk mendata secara detail para TKI/TKW yang ilegal asal NTT yang bekerja diluar negeri.

”Kami akan mendata para pekerja yang berada diluar.” kata Lebu Raya.

Gubernur dua Periode ini, juga mengaku kalau dirinya akan mengumpulkan seluruh Bupati yang berada diwilayah pemerintah Provinsi NTT

“akan dibentuk  tim untuk mendata yang ilegal yang berada di luar negeri Dan akan mengundang para bupati untuk mencari jalan keluar.” pungkasnya. (Tim/RN)

Komentar