oleh

Pendidikan Vokasi Atasi Human Trafficking di NTT

RADARNTT, Kupang – Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, menegaskan cara mengatasi masalah Human Trafficking di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan memberikan pendidikan dan pelatihan vokasional kepada masyarakat, khususnya para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Demikian tegas Laoly, dalam kegiatan Bimbingan Teknis Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Rakor Peduli HAM, di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, pada Jumat, (6/4/2018).

Yasonna Laoly menyatakan terkait TKI ilegal, perusahaan pengirim dalam merekrut tenaga kerja harus bertanggung jawab dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Juga perlu ada kerja sama pihak pemerintah setempat dengan negara-negara tujuan TKI dalam memenuhi hak-hak pekerja.

“Pihak pemerintah hendaknya mencermati para perekrut TKI dilakukan secara bertanggung jawab, agar tidak terjadi manipulasi identitas dan data seseorang. Tanggung jawab pemerintah bekerja sama dengan negara tujuan TKI untuk menegakan aturan-aturan kerjasama tersebut,” ungkap Menteri.

Di pihak lain, kata Menteri, keterampilan tenaga kerja perlu ditingkatkan melalui pendidikan vokasi. Tujuannya, lanjut Laoly, untuk meningkatkan pengetahuan teknik yang mengarah pada keterampilan tenaga kerja. Contoh Menteri, misalnya supaya tersedia juru potong batu, juru las besi dan lainnya.

Yasonna Laoly menjelaskan, untuk bersaing dengan negara lain, dibutuhkan tenaga kerja yang siap dikerjakan pada sektor formal, bukan in formal. Sehingga, dibutuhkan pendidikan Vokasi dalam menciptakan tenaga kerja siap pakai dan mampu bersaing di kancah pertarungan global.

“Untuk diketahui, pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu. Karena Pendidikan vokasi, adalah pendidikan diploma yang setara dengan pendidikan akademik Strata Satu (S 1). Lulusan pendidikan vokasi akan menggunakan gelar vokasi”, terang Laoly.

Kasus Human Trafficking telah mengalami perkembangan kasus yang cukup signifikan, pada tahun 2016 tercatat 61 Kasus terjadi di NTT, tahun 2017 dari rilis B3PTKI NTT tercatat 137 Kasus lebih mendekati 200 dan tahun 2018 ini tercatat sudah lebih dari 11 kasus hingga bulan maret lalu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengatakan, provinsi NTT saat ini dihadapkan pada masalah kemanusiaan dengan merebaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Sehingga, lanjut Lebu Raya, diharapkan keterlibatan semua elemen untuk mencegahnya.

“Kami sedang dihadapkan dengan persoalan TKI ilegal, yang sangat membutuhkan dukungan berbagai pihak dalam melakukan pencegahan. Kiranya hal ini menjadi masalah kemanusiaan, sehingga perlu dukungan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk dukungan pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap orang yang bepergian”, kata Lebu Raya.

Untuk diketahui, perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermo, ayat tiga definisi aktivitas transaksi meliputi: perekrutan, pengiriman pemindah-tanganan, penampungan atau penerimaan orang. (Yoan/RN)

Komentar