oleh

Penutupan Lokalisasi, Solusi atau Polusi?

RADARNTT, Kupang – Dikatakan prostitusi dalam perspektif sosiologis adalah sebuah kejahatan atau perilaku penyimpangan, yang mempunyai fungsi atau tugas dalam masyarakat. Salah satu fungsinya sebagai alat penyeimbang artinya ada pihak yang dirugikan juga diuntungkan dengan adanya praktek prostitusi tersebut.

Demikian kata Aktivis Perempuan dan Pengamat Sosial Balkis Soraya Tanof kepada radarntt, beberapa waktu lalu via pesan whatsapp, kala dimintai tanggapannya terkait rencana Pemkot Kupang menutup lokalisasi di Kota Kupang.

Menurut Balkis, rencana penutupan sejumlah lokalisasi oleh Pemkot Kupang merupakan peran negara untuk melakukan pengendalian sosial terhadap berbagai masalah patologi sosial di Kota Kupang yang terkenal dengan ikon Kota KASIH, tentu rencana penutupan ini akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

“Bagi yang pro akan mengaitkan secara ekonomi bahwa praktek prostitusi sebagai hak ekonomi bagi pelaku bisnis prostitusi itu sendiri, juga bagi masyarakat di sekitar lokalisasi sebagai lahan mata pencaharian, juga bagi para pekerja seks adalah sebagai penjual jasa seksual karena adanya motif uang”, ungkap Dosen Fisip Undana.

Sedangkan yang kontra menganggap lokalisasi sebagai bentuk legalisasi bisnis haram yang bertentangan dengan aspek moralitas masyarakat. Dan adanya eksploitasi manusia oleh manusia.

Selain itu, kata Balkis, prostitusi berdampak pada penyakit sosial yang menimbulkan dan menyebarluaskan berbagai penyakit kelamin dan kulit seperti syphilis dan HIV AIDS yang secara kuantitaf semakin tinggi di Kota Kupang. Hingga Oktober 2017 mencapai 1.176 kasus (pos-kupang.com). Misalnya, di Alak yang korbannya adalah anak usia produktif dan ibu rumah tangga.

“Sehingga rencana penutupan lokalisasi perlu ada forum dialog pemkot degan masyarakat di sekitar lokalisasi, PSK, tokoh masyarakat dan agama juga DPRD Kota untuk dipikirkan solusi bersama bagi ketertiban sosial di Kota Kupang bebas konflik kepentingan”, kata Balkis.

Menurutnya, dalam perspektif gender praktek prostitusi juga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena suatu mekanisme ekonomi yang merugikan perempuan.

“Masyarakat dan Negara seringkali memandang pekerja seksual selalu menggunakan standar ganda, yaitu pemerintah menarik pajak dari praktek prostitusi, dan pekerja seks dianggap rendah statusnya oleh masyarakat, tetapi kenyataannya tempat prostitusi ramai dikunjungi orang”, tegasnya.

Dia juga menegaskan penutupan lokalisasi oleh Pemkot harus dibarengi dengan sosialisasi secara intens kepada masyarakat tentang dampak positif dan negatifnya.

Selain itu, harus melakukan studi tiru ke Surabaya dengan penutupan Dolly oleh Walikota Surabaya Ibu Risma sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial di daerah perkotaan.

Dia menyarankan agar Pemkot harus mempunyai program penanggulangan prostitusi, tidak menempatkan perempuan sebagai masalah, tetapi melihat secara proporsional.

“Sehingga pembinaan sosial, kesehatan dan agama juga bantuan modal dan pelatihan pasca penutupan. Pemkot harus memberikan jaminan sosial bagi para mantan pekerja seks untuk bisa hidup mandiri dan sehat”, pungkasnya.

Ketua Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) NTT, Adelia mengatakan program jangan hanya copy paste dari program provinsi atau tempat lain. Harus melihat apakah program bisa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

“Penutupan lokasi bukan jalan yang paling baik, karena sebenarnya bukan mengurangi masalah tetapi akan membuat masalah baru. Program penanggulangan IMS dan HIV saat ini sudah berjalan baik, teman teman pekerja seks sudah dapat diorganisir. Pemeriksaan dan pendampingan juga sudah dilaksanakan dengan baik”, ujar Adelia.

Selama ini, kata Adelia, informasi tentang IMS dan HIV sudah tersampaikan kepada pekerja seks komersial (PSK) yang ada di lokalisasi, pencegahan juga sudah dilakukan di lokalisasi dengan baik. KPA dan WPA juga sudah membentuk pokja di lokalisasi, organisasi pemberdayaan dan pendampingan juga sudah terbentuk. Seperti, organisasi perubahan sosial indonesia (OPSI) juga dapat bekerja sama.

Menurutnya bukan hanya PSK yang hidup dan memenuhi kebutuhannya di lokalisasi, tetapi banyak masyarakat yang akan terkena dampak ada penjual makanan, jasa ojek, jasa loundry, tukang parkir dan masih banyak lagi.

“Penutupan lokalisasi akan berdampak pada banyak orang kehilangan mata pencaharian, kemudian mungkin banyak pekerja seks akan bekerja langsung di masyarakat, di kost, hotel, panti pijat dan ke jalanan seperti dulu”, imbuhnya.

Karena bukan hanya orang dari luar provinsi NTT yang bekerja sebagai PSK, sambung Adelia, tetapi banyak orang lokal yang juga bekerja sebagai PSK. Orang lokal lebih memilih jadi PSK yang aman dan sehat ketimbang jadi TKI yang kemudian pulang dalam peti mati.

Menutup lokalisasi akan menyulitkan program penanggulangan IMS dan HIV yang sudah berjalan baik, “lalu mau dikemanakan pekerja seks yang ada di lokalisasi, dipulangkan, lalu pekerja seks lokal, ada teman teman pekerja seks yang sudah berstatus dan melakukan pencegahan penularan lewat terapi ARV”, imbuh Adelia.

Dia juga menayakan, apakah pemerintah sudah memikirkan ketika lokalisasi ditutup bagaimana cara untuk terus mendampingi PSK, memantau mereka untuk melakukan terapi. Melihat data saat ini penutupan Dolly berdampak pada tingginya angka IMS dan HIV di provinsi tersebut.

Bagi Adelia, pemerintah perlu melihat keberhasilan penanggulangan IMS dan HIV. Perlu juga melihat bahwa saat ini angka IMS dan HIV tertinggi bukan lagi pada PSK tetapi ibu rumah tangga.

“Penutupan lokalisasi bukan solusi terbaik saat ini, mohon pemerintah mengkaji ulang rencana penutupan lokasi”, tandasnya.

Ketika program penanggulangan sudah berjalan baik, permerintah seharusnya mendukung penuh program penanggulangan IMS dan HIV.

Dia menegaskan hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah terus memberikan support agar pelaksanaan program pencegahan dapat berjalan dengan baik.

“PSK punya kontribusi retribusi kepada pemerintah secara tidak langsung. Pemerintah harus turun dan mendengar suara mereka dan masyarakat yang ada hidup bersama di lokasi. Bukan memutuskan secara sepihak menutup lokalisasi”, pungkas Adelia. (Yoan/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan