oleh

Penyusun RAPBS dan RKAS SD Inpres Oesapa ‘Misterius’

RKAS dan RAPBS yang disebut sebut menyalahi Juknis

RADARNTT, Kupang — Kontroversi pengelolaan dana BOS di Kota Kupang seperti cerita bersambung. Keganjilan yang selama ini tertutup rapat secara perlahan terkuak. Seperti informasi yang diterima radarntt dari sumber internal SD Inpres Oesapa yang secara detail menguraikan kronologis dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS di SD Inpres Oesapa Kota Kupang (Jumat 20/10/2018).

Saya heran hingga saat ini dewan guru tidak mengetahui dan tidak tahu kapan dan siapa yang menyusun RKAS dan RAPBS?, kata seorang guru SD Inpres Oesapa saat memberi keterangan.

Sepengetahuan saya tidak ada pertemuan antara dewan guru, komite sekolah dan kepala sekolah untuk membahas masalah RKAS dan RAPBS selama kepemimpinan Ibu Janam Bety Ala. Di era Stefanus Moy kepala sekolah yang telah pensiun tahun lalu pun sama pengelolaan dana bos carut marut dan kabarnya sempat terdapat temuan, imbuh guru itu.

Lebih lanjut dikatakan, Beberapa tahun terakhir sudah menjadi tradisi kepala sekolah disini belanja barang barang sendiri sedangkan bendahara hanya menerima nota, kami malah menduga bendahara tidak menyimpan dan tidak memegang uang.

Menurut pengamatan kami, kepala sekolah memanfaatkan peluang saat Ketua Komite sekolah  (Drs. Nithanel Pandie, MM) larut dalam kesibukannya sebagai anggota DPRD Kota Kupang.

SD INPRES Oesapa yang terletak di Jalan Pelita Kota Kupang

Sementara itu Kepala Sekolah SD Inpres Oesapa Janam Bety S. Ala saat di konfirmasi radarntt via seluler (Rabu, 24/10/2018) membantah tudingan itu.

“Siapa yang lapor itu,” tanyanya kepada wartawan. Sepengetahuan saya hanya satu guru yang vokal saja, ujar sang kepala sekolah.

Menurutnya selama ini RKAS dan RAPBS disusun bersama 10 guru yang mewakili, dan hasil rapat ada notulennya. Memang saat rapat Ketua Komite tidak bisa hadir tetapi hal itu sudah dikomunikasikannya, imbuh Janam Bety.

Lain halnya kesaksian bendahara BOS Melda A.S. Tana terkait pengelolaan dana BOS SD Inpres Oesapa sempat mengakui baru baru ini sekolahnya mendapat teguran dari Inspektorat karena menyusun RKAS dan RAPBS tanpa melibatkan dewan guru dan komite sekolah, dan diminta untuk segera melakukan rapat bersama yang melibatkan tiga komponen tersebut saat menyusun RKAS dan RAPBS untuk Tahun Anggaran 2019.

Saat ditanya wartawan siapa yang membelanjakan barang barang kebutuhan sekolah, Bendahara BOS menjelaskan, bahwa dirinyalah yang belanja ATK termasuk Keperluan UKS namun untuk pengadaan buku sekolah yang menyedot anggaran BOS mencapai 20%, itu yang belanja adalah Kepala Sekolah.

Untuk diketahui SD Inpres Oesapa ini memiliki siswa 753 orang, 21 guru PNS, 15 tenaga honor. (TIM/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru