oleh

Pernyataan Petrus Salestinus Atas Kasus ‘Gratifikasi’ Marianus Sae Bupati Ngada Non Aktif

-Hukrim, News-1.966 views

RADARNTT, Denpasar – Press release yang baru diterima radarntt (Sabtu 07/04/2018) dari salah seorang advokat ibukota Petrus Selestinus via whatsapp sebagai berikut : Sebagaimana kita baca pemberitaan di Media Massa, bahwa OTT KPK terhadap Marianus Sae berawal dari adanya transaksi mencurigakan pada Januari 2018 hingga Februari 2018 bahkan mungkin juga sebelumnya yaitu pada Desember 2017.

Jika kita bicara tentang OTT KPK karena gratifikasi, maka harus dilihat gratifikasi atau hadiah atau suap kepada seorang pejabat atau penyelenggara negara itu dilakukan kapan dan kapan OTT KPK itu terjadi. Jarak waktu ini menjadi penting karena sebuah gratifikasi baru masuk kategori tindak.pidana korupsi atau suap manakala dalam tempo 30 hari sejak si Penyelenggara Negara menerima gratifikasi lantas tidak melaporkan ke KPK, maka gratifikasi itu menjadi tindak pidana korupsi.

Karena itu perdebatan soal apakah gratifikasi MS ini terbukti atau tidak maka jawabannya nanti kita lihat pada hasil persidangan di Pengadilan Tipikor, apalagi pada saat OTT KPK MS tidak sedang menerima uang bersama sama dengan si pemberinya. Ini akan menjadi kajian hukum yang menarik karena apakah uang yang diterima MS pada Januari dan Februari 2018 atau waktu lainnya adalah uang terkait dengan Pilkada atau terkait dengan jabatan yang melekat pada MS sebagai Bupati Ngada. Jika terkait dengan Pilkada maka apakah ini akan menjadi Delik Pidana Pemilu atau ini memang gratifikasi yang belum masuk kategori korupsi/suap.

Soal akan muncul tersangka baru selalu muncul dalam tindak pidana korupsi, apalagi kalau uang yang diterima oleh MS tidak hanya bersumber dari Baba Miming (PT. Sinar 99). Karena itu munculnya tersangka baru dalam kasus Gratifikasi sangat mungkin terjadi dan pasti KPK akan telusuri setiap informasi yang didapat dari pengembangan dalam penyidikan selama ini. Keterangan Baba Miming akan memperjelas apakah semua transaksi keuangan MS yang mencurigakan itu hanya bersumber dari Baba Miming atau dari pihak lainnya. Kita lihat pengembangan kasus ini oleh KPK dalam penyidikan yang sedang berlangsung.

Tentang muatan politik, tentu sulit dielakan, karena posisi MS ketika terjadi OTT KPK adalah sebagai bakal balon Gubernur NTT yang sedang menunggu penetapan calon tetap oleh KPU Provinsi NTT dan sudah menjadi budaya politik di Indonesia dimana setiap Pilkada berbagai tawaran dari banyak pihak untuk menyumbang, sehingga terkadang ada pihak yang menyumbang tetapi sesungguhnya memasang jebakan atau ranjau untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara menginformasikan perihal bantuan dana sebagai jebakan itu kepada pihak-pihak tertentu.

KPK sendiri memiliki agenda politik yang harus kita apresiasi yaitu melahirkan pilkada bersih dari politik uang demi melahirkan Kepala Daerah yang berintegritas moral dan kejujuran yang tinggi. KPK bahkan sudah berkali-kali menginformasikan ke media massa bahwa aparatnya akan mempelototi setiap daerah yang akan menyelenggarakan pilkada sekaligus akan meng-OTT-nya, akan tetapi rupanya informasi ini dianggap angin lalu atau infonya tidak masuk sampai ke pelosok tanah air.

Kasus ini sudah tidak mungkin dihentikan selain karena KPK tidak punya wewenang untuk menghentikan juga karena MS sendiri hingga saat ini tidak mengajukan Praperadilan. Penghentian kasus ini sangat mustahil kecuali Majelis Hakim memutus bebas utuk MS. (Rio/RN).

Komentar