oleh

PMKRI Desak Walikota Copot Kepala Sekolah SD Inpres Liliba Kota Kupang

RADARNTT, Kupang – Ketua PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius Markus Gani, S.Ip mempertanyakan penggunaan dana BOS yang diduga sarat korupsi di Sekolah Dasar Inpres Liliba Kota Kupang (Selasa 19/06/2018).

Melalui saluran seluler Markus mengungkapkan, bahwa Permendikbud Nomor 1 tahun 2018 tentang Juknis BOS SD, SMP, SMA, SMK tahun 2018, untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, dan pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS, agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diperlukan.

Lebih lanjut aktivis PMKRI ini menyebutkan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dialokasikan untuk SD Inpres Liliba Kota Kupang Tahun 2018 sebesar Rp. 780.800.000. Namun faktanya pengelolaan dana BOS oleh Kepala Sekolah SD Inpres Liliba yang berinisial RM tidak mengikuti petunjuk teknis dana BOS tahun 2018, ujarnya.

Dalam statemennya Markus menegaskan, RM selama 4 triwulan telah mengelola dana BOS dan secara terang terangan membelanjakan langsung keperluan barang-barang sekolah seorang diri tanpa didampingi bendahara serta memanipulasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di SD Inpres Liliba.

Dikatakannya, perbuatan yang dilakukan oleh kepala sekolah SD Inpres Liliba tersebut terindikasi masuk dalam tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah), sambungnya.

Bukan hanya itu melalui pemberitaan media radarntt, PMKRI Cabang Kupang meminta kepada BPK RI Perwakilan NTT segera menelusuri indikasi kerugian negara bersama Inspektorat NTT, dan segera memeriksa kepala sekolah secara intensif.

PMKRI juga mendesak DPRD Kota Kupang untuk memanggil Kepala sekolah SD Inpres Liliba Ibu RM untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya yang diduga membelanjakan barang barang sekolah seorang diri dengan menggunakan dana BOS.

Di akhir statemen, PMKRI mendesak DPRD Kota Kupang segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang untuk mengevaluasi penggunaan Dana Bos di sekolah se-Kota Kupang serta meminta Wali Kota  Kupang Jefirstson R. Riwu Kore untuk segera mencopot RM dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Liliba. (TIM/RN)

Komentar