oleh

PMKRI Menilai Ada Indikasi Politisasi Dana PIP oleh Walikota Kupang

RADARNTT, Kupang – Aktivis PMKRI Cabang Kupang menilai ada indikasi politisasi penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Walikota Kupang.

Hal ini ditegaskan Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa, Soman Labaona, saat mendatangi Kantor Walikota Kupang, bersama sejumlah massa aktivis PMKRI, Rabu, (11/4/2018.

“Kami datang karena prihatin dengan kinerja Walikota Kupang yang akhir-akhir ini cenderung sudah menyalahi aturan main yang ada, dalam tata birokrasi kepemerintahan”, tegas Labaona.

Menurutnya, terlihat wibawa pemerintah seperti sudah tidak ada, karena pihak non pemerintah yang tidak punya kewenangan formal maupun teknis tapi sudah sering terlibat dalam urusan internal kepemerintahan di kota ini.

Hal ini, kata Labaona, sangat nampak terlihat dalam urusan penyaluran dana PIP tahun anggaran 2017 di Kelurahan Alak pada beberapa waktu lalu, yang sampai meresahkan banyak pihak termasuk dewan kota.

“Kami sangat prihatin dan sedih melihat kondisi seperti ini, kami minta dengan tegas agar roda pemerintahan kota ini segera dikembalikan pada rel yang sebenarnya”, tandas Labaona

Ia menegaskan agar Kota yang dijuluki kota KASIH, bisa kembali ke filosofi dasarnya itu, melayani dan membangun dengan spirit kasih.

Koordinator Umum Aksi Unjuk Rasa, Oswin Goleng, mengatakan sorotan PMKRI terutama terkait penyaluran dana PIP yang melibatkan pihak luar dalam urusan pemerintah.

“Terkait penyaluran dana PIP bersumber dari APBN pusat yang dilakukan oleh oknum tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan Walikota Kupang, mengatasnamakan pemeritah oleh rumah aspirasi rakyat sudah menyalahi mekanisme”, tegas Oswin Goleng.

Dia mengatakan ada kuat dugaan, kejadian ini merupakan politisasi Walikota Kupang melalui rumah aspirasi rakyat. Dan tindakan ini sangat tidak sesuai Juklak PIP tahun 2017.

Berdasarkan mekanisme, kata Oswin, Peran dan Fungsi berada pada Direktorat Teknis, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait yang ikut serta dalam penyaluran dana PIP.

“Apakah Walikota tidak percaya kepada instansi pemeritah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kupang?”, tegas Oswin Goleng.

Aksi unjuk rasa ini dimulai dengan long march dari Taman Nostalgia (Tamnos), menuju Kantor DPRD Kota Kupang dan finis di Kantor Walikota. (Rob/RN)

Komentar