oleh

Potensi Garam Bisa Sejahterakan Rakyat, Tapi Butuh Standarisasi HPP Layak dan Wajar

RADARNTT, Kupang – Indonesia membutuhkan tambahan pasokan garam impor sebesar 4,2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri pada tahun 2018. Di tengah masih defisitnya pasokan dari produksi domestik.

Ketua Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Tony Tanduk mengungkapkan para pelaku usaha telah siap mengajukan izin impor garam industri untuk periode 2018. Dia mengatakan total kebutuhan garam baik konsumsi maupun industri pada tahun 2018 mencapai 4,2 juta ton.

Adapun secara kebutuhan, yakni industri chlor alkali plant (CAP) murni 1,7 juta ton, CAP kertas 0,6 juta ton, aneka pangan 550.000 ton, pengasinan ikan 450.000 ton, pakan ternak 60.000 ton, penyamakan kulit 30.000 ton, industri lainnya 100.000 ton, serta konsumsi 650.000 ton. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan 2017 sebanyak 3,7 juta ton.

Menurut data dinas perindustrian provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), lahan tambak garam di NTT saat ini sekitar 60 ribu hektare (ha). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan secara nasional hanya sekitar 20 ribu ha.

Empat daerah di NTT, yaitu Kabupaten Kupang dan Malaka di Pulau Timor serta Kabupaten Ende dan Nagekeo di Pulau Flores akan menjadi sentra produksi garam. Empat daerah ini memiliki posisi yang sangat strategis untuk pengembangan produksi garam dengan luas lahan mencapai ratusan hektare.

Produksi garam yang sudah berjalan dengan baik seperti yang dilakukan di Bipolo, Kabupaten Kupang yang bisa langsung menjadi kristal dengan kualitas yang bagus. Selain itu, sejumlah daerah lain yang menjadi sasaran lokasi produksi garam seperti Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan di Pulau Flores seperti Kabupaten Nagekeo, Ende, Flores Timur.

Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono menerangkan bahwa dari wilayah pesisir pantai saja diperkirakan terdapat 8.000 ha yang bisa dijadikan sebagai lokasi pegaraman.

Dia mengatakan produksi garam yang bisa dihasilkan dari 1 ha lahan mencapai 100 ton per tahun. Dengan perkiraan total luas lahan 8.000 ha, produksi garam yang bisa dihasilkan dari NTT bisa mencapai 800.000 ton per tahun.

Menurut Achmad Budiono, potensi produksi garam di NTT bisa menyamai produksi di Jawa Barat, terutama Cirebon dan Indramayu. Pada tahun lalu, dua kabupaten ini mampu memproduksi garam hingga 752.500 ton.

Selain memenuhi permintaan nasional, produksi garam di NTT juga menjadi pemasok bagi kebutuhan lokal. Produksi garam konsumsi dikembangkan di hampir semua kabupaten provinsi ini dengan lahan produksi seluas 5 ha hingga 10 ha.

Perhitungan sementara, menurut Brahmantya, Staf Kemenko Maritim, NTT dinilai paling ideal untuk dijadikan kawasan industri garam karena curah hujan dan kadar garam terlarut dalam airnya memenuhi persyaratan, masa panas antara 6-8 bulan, sedangkan salinitas air mencapai 4-6 persen.

Analisis Usaha Tambak Garam

Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) menghitung harga pokok produksi garam rakyat tahun 2017 adalah Rp.950,70 per kilogram jika pengangkutan menggunakan jalur darat.

Biaya terbesar ada pada sewa lahan, yakni Rp.357,10 per kilo gram dengan asumsi ongkos sewa Rp.25 juta per ha per tahun dan produktivitas garam 70 ton per ha. Kontribusi terbesar kedua adalah biaya panen dan biaya angkut dari tambak ke titik pengumpul (collecting point) yang masing-masing Rp.125 per kilogram.

Selebihnya adalah biaya perbaikan lahan, pengadaan atau perbaikan peralatan tambak, upah kerja dalam satu musim, biaya pengarungan, harga karung, investasi plastik HDPE (high density polyethyelene), dan biaya menaikkan karung garam ke truk.

Jika pengangkutan melalui jalur sungai, harga pokok produksi menjadi lebih mahal lagi, terutama karena upah kerja yang lebih tinggi, adanya biaya angkut perahu, ditambah lagi biaya menaikkan karung garam dari perahu ke truk.

Harga pokok produksi garam yang diangkut melalui jalur sungai mencapai Rp.1.064,60 per kilogram. Biaya terbesar tetap ada pada sewa lahan Rp.357,10 per kilogram, diikuti upah kerja Rp.154 per kilogram, serta biaya panen dan biaya angkut dari tambak ke titik pengumpul masing-masing Rp.125 per kilogram.

Ketika melihat struktur biaya produksi itu, APGRI mengusulkan agar harga penjualan petani (HPP) tahun ini Rp.2.250 per kilogram untuk garam kualitas 1 (K1) dan Rp.2.000 per kilogram untuk K2.

Pemerintah sedang menggodok HPP baru. Selama lebih dari 6 tahun, HPP garam tidak berubah. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02/Daglu/PER/5/2011, HPP garam K1 di titik pengumpul ditetapkan Rp.750 per kilogram dan garam K2 sebesar Rp.550 per kilogram.

APGRI memperkirakan puncak panen berlangsung awal Oktober hingga akhir bulan itu.

Berdasarkan hasil analisa biaya produksi dan ketentuan HPP garam yang dijelaskan di atas dan produksi garam yang bisa dihasilkan dari NTT yang bisa mencapai 800.000 ton per tahun.

Berikut menghitung analisis usaha garam dengan asumsi jenis garam yang diproduksi adalah kategori garam K1.

Analisa Usaha I :

Total Biaya produksi = Rp.950,70 x 800.000.000 = Rp.760.560.000.000
Total Penerimaan = Rp.750 x 800.000.000 = Rp.600.000.000.000
Total Pendapatan = Rp.600.000.000.000 – Rp. 760.560.000.000 = (Rp. 160.560.000.000)

Hasil analisis ini petani garam merugi sebesar Rp. 160.560.000.000, jika pemerintah tetap menerapkan HPP garam yang lama, berdasarkan Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 02/Daglu/PER/5/2011.

Oleh karena itu, sangat mendesak saat ini pemerintah segera menaikan HPP garam sesuai usulan APGRI agar harga penjualan petani (HPP) tahun ini Rp.2.250 per kilogram untuk garam kualitas 1 (K1) dan Rp.2.000 per kilogram untuk K2.

Analisa Usaha II :

Total Biaya produksi = Rp.1.064,60 x 800.000.000 = Rp. 851.680.000.000
Total Penerimaan = Rp.2.250 x 800.000.000 = Rp.1.800.000.000.000
Total Pendapatan = Rp.1.800.000.000.000 – Rp. 851.680.000.000 = Rp. 948.320.000.000

Hasil analisis usaha kedua, petani garam memperoleh pendapatan bersih Rp. 948.320.000.000. Berdasarkan analisis usaha pertama dan kedua di atas, menunjukkan bahwa usaha garam sangat potensial dan bisa mendatangkan keuntungan.

Namun, khusus bagi NTT pemerintah perlu menyediakan infastruktur transportasi darat dan laut, untuk memudahkan pengangkutan garam dari petani karena daerah ini sebagai daerah kepulauan maka butuh kedua sarana transportasi. Dan tidak kalah pentingnya pemerintah juga segera menaikan HPP garam.

Jika pemerintah tidak menaikan HPP garam maka petani garam tetap merugi dan orang akan meninggalkan usaha ini dan beralih ke usaha lain.

Ketersediaan sarana transportasi dan penetapan HPP garam yang layak dan wajar oleh pemerintah akan turut memotivasi petani garam untuk terus berproduksi, sehingga bisa mewujudkan cita-cita swasembada garam nasional. (Yolf/RN)

Komentar