oleh

Puluhan Milyar Dana BOS TA 2018 Kabupaten Kupang ‘Mengendap’ Di Bank

 

Ket: Drs. Imanuel ME Buan, MM Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

RADARNTT, Oelamasi – Dana BOS di Kabupaten Kupang masuk dalam pendapatan lain yang sah, dana itu hanya tercatat tetapi uang itu langsung ditransfer langsung ke rekening sekolah masing masing. Dan sekolah sesuai kewenangannya menggunakan dana itu sesuai dengan yang berpedoman dengan juknis yang ada.

Demikian pernyataan Drs. Imanuel M.E. Buan, MM Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada radarntt baru baru ini. (Rabu, 26/09/2018).

Lebih lanjut Imanuel menjelaskan, “Juknis itu mengacu kepada pemenuhan 8 standar, Jadi dana itu masuk dan kami catat sebagai suatu pendapatan daerah yang sah namun laporannya menghimpun dari belanja belanja dari sekolah sebagai laporan dari realisasi kami.”

Kadang kadang ini yang mempengaruhi, seperti terlambat membuat laporan SPJ. Kita menuntut mereka patuh dan taat kepada aturan yang berlaku di pemerintah daerah ini.

Kemudian Ia mencontohkan, misalnya kalau mau ambil uang triwulan II ya harus buat laporan SPJ penggunaan uang triwulan I dan selanjutnya. Jika tidak maka akan dikawatirkan terjadi penyimpangan disitu, dan sekarang dalam perencanaan mereka, sudah masuk dalam aplikasi kami.

Jadi sudah masuk dalam e-planning, begitu masuk langsung terekam item item yang mana saja, seperti belanja barang dan jasa, belanja modal seperti belanja kursi untuk kantor atau belanja computer. Itu yang harus mereka catat dan laporkan ke sini, terangnya.

Menurut Imanuel pada Tahun 2017 tercatat 400 sekolah entitas Tingkat SD/SMP mendapat dana BOS dengan total dana 51.914.800.000 milyar rupiah. Ada 358 SD di Kabupaten Kupang tetapi dari jumlah itu masih ada sekolah yang menggabung.

Kalau SMP berjumlah 156 Sekolah Negeri dan Swasta yang kalau kita gabung berjumlah 500 lebih, namun beberapa sekolah masih menginduk seperti sekolah kelas jauh, imbuhnya.

Dikatakan Kadis Pendidikan, Kendala pencairan dana BOS disebabkan banyak kepsek yang terlambat membuat SPJ Triwulan sebelumnya.

Dan itu faktor utama karena merupakan wujud ketidakpatuhan mereka, contohnya 2018 kita hanya menerima 50 milyar, realisasi pendapatan 29 milyar tetapi realisasi belanja hanya 9 milyar berarti masih ada sekitar 20 milyar yang mereka belum cairkan.

“Uang itu masih direkening mereka, dan untuk mencairkan, mereka harus mendapat rekomendasi dari dinas, yang menyatakan mereka telah melunasi sejumlah kewajiban membuat SPJ. Kita tetap menggunakan rekomendasi dengan maksud agar kita tetap pantau mereka membuat laporan atau belum, katanya.

Kalau tidak seperti tahun 2015 silam yang  tidak pernah membuat laporan, hanya saja waktu itu tidak masuk dalam pendapatan kami, jadi agak lunak. Kalau sekarang tidak bisa karena ketika tidak masuk akan mempengaruhi laporan daerah ini, dana ini besar pak, kalau tidak masuk bisa bisa disclaimer berawal dari sini, ungkapnya.

Pada kesempatan itu Imanuel Buan juga menegaskan, Kita menuntut kalau pendirian sekolah negeri harus ada minimal surat pelepasan hak, satu syarat lagi ada pernyataan tertulis tidak boleh ada embel embel ikutan seperti anaknya harus jadi kepala sekolah, anaknya harus jadi PNS atau harus jadi honor disitu. (SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru