oleh

Rasionalisasi APBD dan Kerja Sama Pihak Ketiga, Cara Victory-Joss Tuntaskan Infrastruktur di NTT

-Ekonomi, News-1.594 views

RADARNTT, Kupang – Kerusakan infrastruktur jalan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya jalan provinsi yang mencapai hampir 59 persen, menjadi faktor utama penghambat pergerakan roda ekonomi masyarakat. Karena, jalan merupakan unsur penting dan urat nadi pembangunan ekonomi, jalan yang baik dan berkualitas akan semakin memudahkan akses transportasi untuk menggerakan barang dan jasa.

Untuk itu, infrastruktur menjadi prioritas pembangunan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yosef A. Nae Soi (Victory-Joss). Pasangan nomor urut 4 (empat) menegaskan hanya butuh waktu tiga tahun, Victory-Joss menuntaskan pembangunan jalan provinsi dengan kualitas Hotmix.

Victory-Joss memiliki jurus ampuh untuk merealisasikan misi besar ini, mereka mempunyai dua cara mempercepat pembanguan jalan provinsi dalam tiga tahun saja, dengan melakukan rasionalisasi dan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi serta kerja sama dengan pihak ketiga.

Rasionalisasi APBD mutlak dilakukan karena satu-satunya sumber pembiayaan ada di APBD. Perlu dilakukan raionalisasi untuk melihat prioritas kebutuhan dan permasalahan dan penghematan APBD, untuk membiayai prioritas kebutuhan seperti infrastruktur.

Kerja sama pihak ketiga, menurut Victory-Joss dapat dilakukan dengan skema investasi oleh badan usaha yaitu, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Menurut pasangan Victory-Joss, pemerintah dan masyarakat NTT harus menangkap momentum sebagai daerah perbatasan, dengan melihat Nawa Cita ke 3 (tiga) Presiden Jokowi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Pembangunan konektivitas wilayah bisa dilakukan dengan membangun jalan non status yang menghubungkan antar-desa di kecamatan perbatasan, pembangunan/peningkatan jalan kabupaten yang menghubungkan ibu kota kecamatan perbatasan, dan pembangunan jalan provinsi dan jalan nasional/strategis yang menghubungkan kabupaten dan pusat kegiatan PKN/PKSN.

Sedangkan untuk wilayah perbatasan laut, masalah utama adalah minimnya akses antar-pulau terluar. Pembangunan atau rehabilitasi dermaga kecil (perintis) atau tambatan perahu di pulau-pulau terpencil atau terluar, adalah solusi untuk menjaga konektivitas tersebut.

“Kita tidak mencicil jalannya, tetapi jalan dibangun sekaligus dalam volume yang besar. Sedangkan dananya dicicil kepada pihak ketiga setiap tahun anggaran sesuai perjanjian kerja sama”, tegas calon Wakil Gubernur Yosef A. Nae Soi. (Yolf/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan