oleh

Robert Amaheka Kritisi Pengambilalihan Silpa DAK Secara Diam Diam

-Kupang, News-2.377 views

RADARNTT, Oelamasi – Mencuatnya kegaduhan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang menyeret ke beberapa persoalan, yang disinyalir memiliki benang merah terhadap dugaan raibnya silpa APBN milik dinas tersebut yang bernilai 7 Milyar Rupiah dari Tahun 2012 -2016.

Hal tersebut diungkapkan Robert A.J Amaheka dalam wawancara eksklusif kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Ada dinas yang menggunakan dana tadahan yang diambil dari dinas saya, tegasnya (Rabu 9/05/2018).

Selanjutnya dijelaskan, pemanfaatan silpa dana alokasi khusus atau DAK berdasarkan peraturan presiden No 123 Tahun 2016 Tentang Juknis dan Fisik yaitu, Pertama : Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dianggarkan khusus oleh pemerintah untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia., Kedua : Dalam Peraturan Presiden 123 Tahun 2016 pasal 8 ayat 2 berbunyi dalam hal terdapat sisa DAK Fisik di rekening kas umum daerah yang terkait dengan adanya pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke propinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan mengenai pemerintah daerah, sisa DAK tersebut diprioritaskan untuk digunakan pada bidang yang sama atau sesuai dengan kebutuhan daerah.

ketiga: Ayat 3 pengelolaan sisa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengacu pada ketentuan pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7 dalam Peraturan Presiden no. 123 Tahun 2016 tersebut., keempat: Pada pasal 5 ayat 3 mencantumkan bahwa, rencana kegiatan yang menggunakan dana silpa DAK tahun sebelumnya yang outputnya sudah tercapai wajib dibahas oleh SKPD dengan kementerian lembaga.

Kelima: Pada ayat 5 pasal 5 juga menjelaskan apabila ada perubahan atas rencana kegiatan maka kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan kepada pimpinan/kementerian lembaga.

Pada kesempatan itu dokter Amaheka memaparkan kesimpulannya, berangkat dari dasar regulasi yang dikemukakan diatas, apabila menggunakan kembali SILPA DAK yang outputnya sudah tercapai maka., pertama, Silpa DAK tersebut harus digunakan kembali ke bidang yang sama (silpa bertuan) atau bisa juga dialihkan sesuai kebutuhan daerah., Kedua, dalam hal penggunaan kembali terhadap silpa DAK yang outputnya sudah tercapai maka wajib dibahas oleh SKPD dengan kementerian lembaga dan yang ketiga, perubahan usulan perencanaan penggunaan anggaran DAK Fisik hanya boleh dilakukan atas usulan dari kepala daerah kepada kementerian lembaga.

Seandainya saja dana silpa DAK kesehatan masuk dalam rekening dinas ini maka silpa tersebut dapat digunakan untuk membayar tunggakan proyek pada dinas kesehatan, namun sayangnya dana silpa itu diambil alih oleh tim TPAD tanpa sepengetahuan saya untuk membangun jalan raya, pungkas Robert. (TIM/RN)

Komentar