oleh

Sandiwara Dana PIP oleh Pemkot dan Rumah Aspirasi

RADARNTT, Kupang – Penyerahan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh Dinas Pendidikan Kota Kupang di SD Inpres Tenau, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, beberapa waktu lalu dipertanyakan Komisi IV DPRD Kota Kupang.

Sebab penyerahannya bukan dilakukan oleh Walikota melainkan oleh Ketua Tim PKK kota Kupang Hilda Manafe dan juga Chris Matutina dari Rumah Aspirasi.

Dalam penyerahan tersebut dihadiri 27 sekolah yang terdiri dari 21 SD dan enam SMP di Kecamatan Alak yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Filmon Lulupoy.

Saat dikonfrimasi awak media via telepon dan pesan singkat, Selasa, (17/4/2018), Filmon Lulupoy menyampaikan bahwa keterlibatan Rumah Aspirasi sebagai pemangku kepentingan saat walikota sekarang ini masih sebagai anggta DPR RI.

“Mereka turut berjuang saat itu, sehingga PIP dan data siswa yang belum terima tahun 2017 masih dipegang oleh Rumah Aspirasi, jadi ketika pembagian di Alak mereka hadir membawa data untuk mencocokan data dengan dapodik versi dinas”, ungkap Lulupoy.

Sementara itu, saat ditanyai mengenai kendala pembagian dana PIP di lapangan, Lulupoy menuturkan bahwa proses pembagian SK Menteri ke dinas lalu dinas meneruskan ke sekolah untuk dicek kebenaran data. Selanjutnya memberikan surat keterangan ke bank untuk mencairkan dana kepada siswa penerima.

“Jadi tidak ada kendala data versi dapodik, sedangkan data pemangku kepentingan ada yang tercampur dengan data dapodik sehingga perlu validasi dan membutuhkan waktu sehingga itu yang dianggap sekolah bermasalah”, pungkas Lulupoy.

Sedangkan hal berbeda disampaikan oleh pemerhati pendidikan saat dikonfrimasi via whatsapp, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang mengatakan dana PIP ini merupakan program pemerintah pusat untuk memberikan bantuan bagi siswa.

Ketika masyarakat mendapatkan bantuan melalui PIP, lanjut Atang, tentu akan sangat membantu mereka. “Karena itu PIP sangat berpotensi untuk dipolitisasi karena menjadi modal sosial dan politik”, tegasnya.

Dengan demikian, kata Atang, dana PIP harus dilihat sebagai bagian dari hak publik sehingga harus dihindari dari unsur politik. “Ketika PIP sebagai media politik maka sebenarnya hak publik masyarakat telah dikebiri oleh oknum-oknum untuk kepentingan jangka pendek”, ujarnya.

Sementara itu, terkait keterlibatan Rumah Aspirasi dalam pemberian dana PIP di Kota Kupang baginya tidak ada masalah. “Keterlibatan pihak ketiga bagi saya tidak masalah sepanjang apa yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan bantuan diharapkan tidak keluar dari domain yang ada”, pungkas Atang.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out).

PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.

PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Balai Latihan Kerja (BLK), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu.

Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK. (Yoan/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan