oleh

Secara Gratis, LBH Manggarai Dampingi Tersangka Penambang Pasir

RADARNTT, Ruteng – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai mendampingi tiga tersangka penambang pasir Wae Reno, di Kabupaten Manggarai ke Satreskrim Polres Manggarai. Rabu, (24/01/2018).

Demikian Direktur LBH Manggarai Fransiskus Ramli, dalam pers releasenya yang diterima radarNTT.co. Rabu (24/01/2018) malam.

Frans mengatakan ketiga tersangka yaitu Lodovikus Dagus, Marselino Jelaha dan Wilem Todo melaporkan beberapa oknum di (Tipidter) Satreskrim dan mantan Kasatreskrim Polres Manggarai ke Bagian Provos Polres Manggarai pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wita.

Laporan diterima oleh Briptu Riman Panie sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STPL/02/I/2018 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/02/I/2018/PROPAM tanggal 24 Januari 2018.

Dikatakan Frans, Laporan tersebut menurut para pelapor terkait dengan sejumlah uang yang sudah diserahkan kepada beberapa oknum tersebut pada bulan September 2017 lalu.

Dia menjelaskan diketahui para tersangka sempat ditahan sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana melakukan penambangan mineral bukan logam dan batuan tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan dan izin lingkungan dari pejabat yang berwenang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai.

“Saya berikan secara cuma-cuma alias gratis dan tidak dibiayai oleh negara, untuk diketahui saya memberikan bantuan hukum pada saat perkara ini dilimpahkan ke Kejari Manggarai. Sebelumnya, di Polres Manggarai, para tersangka tersebut dibantu oleh penasihat hukum lainnya”, terangnya.

“Saya tidak tangani perkara ini saat proses penyelidikan/penyidikan di Polres Manggarai. Yang saya dengar informasinya dari para tersangka, mereka pernah menyerahkan uang namun saya tidak tahu apakah uang jaminan penangguhan penahanan atau bukan. Mereka sendiri yang tahu persis kejadian/peristiwa tersebut pada saat proses penyelidikan/penyidikan awal”, tuturnya.

Uang Jaminan Penangguhan Penahanan?

Kalau kita mengacu pada pada ketentuan pasal 35 ayat 1 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, uang jaminan penangguhan penahanan seharusnya disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
Pasal 35 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP menyebutkan, “Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri”.
Dalam ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan, Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Sedangkan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP mengatur tentang jaminan orang.

Dalam hal jaminan itu adalah orang, menurut Pasal 36 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa: tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Dalam ayat (2) Pasal 36 menyebutkan, Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Dan dalam ayat (3) Pasal 36 menyebutkan, Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Tinggal dicek saja, jika benar para tersangka telah menyerahkan uang maka pertanyaan selanjutnya apakah uang tersebut disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai bunyi peraturan pemerintah tersebut atau tidak. Jika disimpan kepaniteraan pengadilan negeri maka itu merupakan uang jaminan penangguhan penahanan.

Namun sepengetahuan saya uang tersebut tidak disimpan sesuai ketentuan Pasal 35 dan 36 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Artinya tidak disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri.
Selain itu, dalam kasus ini para tersangka sangat kooperatif dan tidak melarikan diri.

Karena itu, jika uang jaminan penangguhan penahanan tersebut disimpan di kepaniteraan pengadilan negeri maka tidak perlu di setor ke kas negara dan tidak menjadi milik negara. Dengan kata lain harus dikembalikan.

Bagaimana halnya jika uang jaminan penangguhan penahanan tidak disetor ke kepaniteraan pengadilan negeri? Saya kira akan ada dampak hukum dan etiknya.

“Saya tidak perlu uraikan. Saya menghormati kewenangan Propam Polres Manggarai. Para tersangka sudah melaporkan hal tersebut. Kita tunggu saja hasil penyelidikan Propam Polres Manggarai”, tutupnya.

Fransiskus Ramli, S.H. / Direktur LBH Manggarai Raya

Komentar