oleh

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Menilai SK Pemecatan Bendahara BOS SD Inpres Liliba Cacat Prosedural

 

Ket: Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang Yuvensius Tukung Berang Terhadap Tindakan Kepala Sekolah  SD Inpres Liliba

RadarNTT, Kupang — Situasi yang semakin memanas pasca tindakan kontroversial Rosina Menoh Kepala Sekolah SD Inpres Liliba memecat bendahara dana BOS memantik komentar berbagai pihak, salah satunya Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang Yuvensius Tukung yang membidangi bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan bencana alam.

Dihubungi radarntt melalui sambungan seluler, Yuvensius mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam dan menyayangkan tindakan pemecatan kepala sekolah tanpa restu dewan guru dan pihak komite sekolah yang menurutnya justru memperuncing masalah.

Pecat dan tidak dipecat memang tidak menghilangkan jejak dan bekas, karena dalam penyidikan jejak pasti akan ditelusuri dan diperiksa, kata DPRD dari Fraksi Nasdem ini.

Lebih lanjut dikatakan, Saya justru menyayangkan dalam ruang persoalan ini bukan soal bicara perbedaan pandangan, namun bagaimana peran leader atau kepimimpinan seorang kepala sekolah untuk konsolidasi ke dalam, jangan sampai ini akibat tidak harmonisnya mereka, saling berkelahi ke dalam lantas siswa yang jadi korban dan proses belajar mengajar tidak berjalan normal. Ini yang harus dinas cegah, kemudian pihak dinas harus mengambil sikap untuk memulihkan hubungan mereka secara ke dalam.

Soal pemecatan bukan kepala sekolah punya otoritas mutlak, karena dalam mengangkat bendahara itu kan melalui persetujuan bersama, harus dalam mengambil keputusan harus melewati proses rapat bersama guru dan komite.

Yuvensius menambahkan, “Saya melihat cara kepala sekolah kurang pas karena menyebabkan kondisi semakin tidak akur lagi. Maka saya berpikir, teman teman guru yang menjadi korban silakan melayangkan surat ke Komisi IV dengan tembusan kepada ketua DPRD Kota, Dinas Pendidikan, ke Walikota dan ini menjadi perhatian serius Komisi IV.”

Ia menekankan, kepala sekolah jangan bertindak yang akan menimbulkan masalah baru sehingga situasi sekolah semakin kacau.

Saya minta dinas ambil langkah tegas, jangan apatis selamatkan komponen lain di dalam, seperti proses pembelajaran harus berjalan normal, guru guru harus merasa nyaman mengajar disitu, pihak dinas harus tangan untuk merapikan kembali, tegas Yuvensius.

“Ingat bendahara punya hak gugat kalau sampai menerbitkan surat tanpa stempel (cap), lalu surat diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 2018 padahal rapat membahas rencana pemecatan Tanggal 31 Agustus 2018 dan itu sudah tanda tanda cacat prosedural, membuktikan keputusan tidak matang dan merupakan bentuk kepanikan atau dalam keadaan huru hara.

Mestinya tidak boleh dengan cara begitu namun dengan konsolidasi yang baik secara ke dalam, supaya tidak bias dan siswa tidak dikorbankan dalam dinamika yang sedang terjadi dalam SD Inpres Liliba, terangnya.

“Dinas harus menunjukkan kewajibannya untuk selamatkan kondisi dan tidak serta merta mentang mentang sebagai kepala sekolah menunjukkan otoritas dengan melakukan pemecatan, yang saya pikirkan bagaimana proses belajar harus belajar normal antara siswa dengan guru, guru dengan kepala sekolah dan sebagainya,” himbau Yuvensius.

Pihaknya berharap, Tipikor Polda NTT secepat mungkin merampungkan pemeriksaan agar proses pembelajaran tidak terganggu karena semakin lama justru menimbulkan problem baru yakni proses belajar mengajar di SD Inpres Liliba akan semakin terganggu.

Sementara itu Ketua Komite Sekolah Roni Lotu saat dihubungi radarntt terkait sikapnya atas pemecatan bendahara dana BOS hanya mengatakan, Saya sedang ikut ibadat pemakaman Ketua KPUD TTS Ayub Magang yang meninggal baru baru ini, terkait surat pemecatan itu saya belum tahu, nanti saya lihat dulu baru bersikap. (TIM REDAKSI)

Komentar