oleh

Siapa Salah Siapa Benar, Tarik Ulur  Penayangan Proyek  Milyaran di DinKes Kab. Kupang 2018

-Kupang, News-1.999 views

RADARNTT, Oelamasi – Menyimak dinamika yang terjadi akhir akhir ini di tubuh Pemerintah Kabupaten Kupang dibawah pimpinan Ayub Titu Eki mengagetkan sejumlah pihak terutama berlarut larutnya tahapan pelelangan barang dan jasa di dinas kesehatan.

Peristiwa dibatalkannya kucuran dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi 2017 untuk ke-empat kontraktor yang membangun empat puskemas yaitu Puskesmas Baumata, Camplong, Fatukanutu dan Oepoli mestinya menjadi pembelajaran berbagai pihak untuk tidak terulang pada tahun ini sebagai akibat kontrak yang ditandatangani melebihi batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

Namun berbanding terbalik dari statemen statemen yang terlontar beberapa pihak yang menyikapi opsi paten yang dikatakan Robert A.J  Amheka Kepala Dinas Kesehatan selaku pengguna anggaran yang bersikukuh untuk melibatkan kelompok kerja (pokja) dari propinsi yang dikombinasi dengan pokja kabupaten dalam pelelangan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya, agar mencegah peristiwa 2017 tidak menimpa lagi.

Robert pernah mengatakan, “Draf surat pengunduran diri adalah bukti garansi atas apa yang sudah saya tekankan, apabila permintaan saya terkait kombinasi pokja ditolak maka saya minta Bupati menerima pengunduran diri saya”.

Sikap tegasnya dilatarbelakangi dari pemahaman Kadis Kesehatan ini terhadap Perpres 54/2010 bahwa usulan perekrutan anggota pokja diusulkan dari dinas teknis atau dinas yang menggunakan anggaran, setelah itu Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengesahkannya atas perintah Bupati.

“Berulang ulang saya tegaskan tidak berkepentingan  kepada siapapun yang mendapat dan mengerjakan proyek proyek itu, ini semua hanya soal tanggungjawab saya sebagai pengguna anggaran di SKPD yang saya pimpin”, ujarnya.

Ia juga sering menyampaikan bahwa segala sesuatu keputusan yang diambil harus berdasarkan regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan asal bicara.

Sementara itu kondisi yang terjadi saat ini  berkaitan dengan tersendatnya proses pelelangan barang/jasa menurut Robert A.J Ahemka, “Boleh saja mereka mempingpong! (Bagian Administrasi Pembangunan-Red) tetapi waktu jalan terus”. Padahal seharusnya Bagian Administrasi Pembangunan lah yang mempunyai tugas mengeluarkan User ID dan SK yang di revisi.

Lebih lanjut dikatakan, “Mestinya bersyukur kita mendapat jatah 26  proyek pembangunan puskesmas di Kabupaten Kupang dari 126 program pembangunan puskesmas se-Indonesia tahun ini  yang dianggarkan dari DAK Affirmasi 2018, padahal  total jumlah 4000an lebih puskesmas  yang ada di Indonesia”.

Robert sempat mengungkapkan kekecewaan bahwa sebenarnya yang sedang terjadi di dinas kesehatan tidak perlu dipermasalahkan.
“Mengapa ada  yang mati matian menghadang, padahal bukan mereka punya barang dan nanti orang akan bertanya kenapa?”, tanyanya.

Kadis kesehatan itu justru menegaskan“tak perlu berkeras dan cari cari kesalahan, sekarang sebaiknya dipercepat, jangan main main lagi, time schedule sudah jelas”. Ia menambahkan, saat ini yang dibutuhkan adalah SK revisi dan user ID serta pihaknya meminta kejadian 2017  tidak perlu dipersoalkan algi.

Ketika polemik terkait rekrutmen anggota pokja disinggung, Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) Frans Taloen, menyatakan bahwa dirinya sudah menyerahkan sepenuhnya penentuan anggota pokja kepada Bupati Ayub.

Sementara itu tim radarntt  mendapat data bahwasanya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sempat mengundang Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD dan Kepala Penatausahaan BPKAD untuk mengikuti rapat koordinasi di Gedung H Lantai 11 Kemendagri pada selasa 24 April 2018.

Agenda Rapat tersebut sebenarnya untuk menindaklanjuti Surat Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang no. 028/11/Keu-Aset/2018 tertanggal 6 Maret 2018 perihal penyampaian laporan terkait penyelesaian pembangunan fasilitas kesehatan yang mangkrak di daerah menggunakan dana SILPA (DAK) bidang kesehatan dari tahun tahun sebelumnya.

Namun menurut informasi yang cukup valid rapat koordinasi itu hanya Kepala Dinas Kesehatan Robert A.J Ahemka saja yang bisa hadir sedangkan Plt Sekda Joni Nomseo tidak bisa datang  karena kabarnya ada mengikuti sidang bersama DPRD sehingga rapat koordinasi di Jakarta Batal.

Beberapa saat kemudian  awak media mendapat update informasi ada seorang kasubdit yang bernama Bahri turun dari Jakarta menuju Kupang bertemu sekda,  selanjutnya  disebutkan Plt. Sekda Joni Nomseo itu sempat menjanjikan akan memberikan User ID secepatnya kepada dinas kesehatan.

Ketika ditemui wartawan baru baru ini Kadis Kesehatan Robert A.J Ahemka mengaku sempat dipanggil Kepala Kejaksaan Negeri Kupang. Ia memang sengaja meminta kejari Kabupaten Kupang menjadi tim pendampingan untuk pencegahan tindak pidana korupsi.
“Tidak ada guna kita rapat terus, yang terpenting sekarang adalah menindaklanjuti hasil rapat”, tegas Robert.

Hal itu terkandung maksud agar bisa memenuhi batas waktu 21 Juli sebagai batas akhir penandatangan kontrak. “Kita semua sama sama tahu kebanyakan rapat toh hasil rapat akan hanya menunjukkan bahwa penyerapan anggaran rendah”, sindir Kadis Kesehatan (Jumat 27/04/2018).

Akibat keruwetan dan tarik menarik yang berkepanjangan adanya kepentingan dalam proses pelelangan barang dan jasa di dinas kesehatan 2018 melahirkan tudingan dari pihak tertentu yang mengatakan bahwa semua ini karena Plt. Sekda Kabupaten Kupang Joni Nomseo selama ini “plintat plintut” (tidak tegas).

Selanjutnya diketahui bahwa masih ada anggota DPRD yang mempolemikkan terkait gagal bayar sejumlah proyek pembangunan puskesmas yang seharusnya didanai DAK Affirmasi 2017, seperti dikutip dari berita media online www

safarintt.com  bahwa Wakil ketua DPRD Kabupaten Kupang, Yohanes Mase mendorong agar pihak ketiga yang mengerjakan puskesmas di Kabupaten Kupang tahun anggaran 2017 dari Dana DAK affirmasi untuk melaporkan pemkab kupang ke Kejaksaan.

Pihak ketiga yang mengerjakan puskesmas dan selesai dikerjakan tapi tidak dibayar pemkab Kupang dalam hal ini dinas kesehatan Kabupaten Kupang. Sebab anggaran sudah disahkan pemerintah bersama DPRD dan anggaran dana DAK tidak bisa dialihkan ke Dana DAU.

”Harus lapor Pemkab Kupang ke penegak hukum”, ucap Wakil ketua DPRD Kabupaten Kupang Yohanes Mase di Kantor DPRD Kabupaten Kupang, Selasa 24 April 2018. Lanjut Mase, jika pihak ketiga menuntut pembayaran dari pemerintah itu tidak akan terjadi, untuk itu sebaiknya dilaporkan ke penegak hukum.

Sebab, jika ada anggaran kenapa tidak dibayarkan hasil kerja pihak ketiga. Lalu, jika ingin membayar hasil kerja pihak ketiga harus dilaporkan ke kementerian kesehatan bukan membuat persoalan didaerah dengan menahan DPA dinas kesehatan. Penahanan dinas kesehatan itu membuat masyarakat kabupaten kupang akan jadi korban.

Dikatakan kadis kesehatan mengatakan bahwa Badan Pendapatan Aset dan Keuangan Daerah yang tidak ingin membayar hasil kerja pihak ketiga, Mase mengatakan bahwa kadis kesehatan sedang berputar-putar dengan melemparkan kesalahan pada pihak lain.

”saya sudah tegur kadis kesehatan itu dua atau tiga kali dalam rapat koordinasi. “saya bilang Robert jangan putar balek,” kata Mase.

Sekali lagi Mase mengatakan bahwa pihak ketiga lapor saja. Sebab dalam pekerjaan sudah ada biaya yang keluar apalagi sampai bangunan puskesmas selesai dikerjakan.

Menanggapi pernyataan sebuah media diatas Kadis Kesehatan Robert A.J Ahemka mengatakan, “Silakan saja lapor dan saya sangat mendukung, bisa diteruskan kalau ada kerugian Negara entah umum entah khusus, tetapi kalau data data tidak cukup layak maka tidak akan diteruskan”.

Ia menambahkan, “beta salah atau betul tidak bisa dijustifikasi oleh orang awam dan DPRD sekalipun tidak bisa menjustifikasi, kalau saya salah dalam administrasi Negara ya PTUN kan.” Robert Ahemka tetap berpedoman bahwa silpa APBN dinas kesehatan beberapa tahun terakhir semestinya bisa menutupi pembayaran kepada kontraktor namun secara diam diam dialihkan untuk pembangunan jalan.
“Kita tidak pernah diberitahu itu”, tegasnya.

Seperti yang pernah diberitakan media radarntt sebelumnya pernyataan kadis kesehatan yang mengatakan bahwa keempat kontraktor yang mengalami gagal bayar sebagai akibat dibatalkannya kucuran DAK Affirmasi 2017 akan menjadi tanggungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.

Hal senada juga diungkapkan Joni Nomseo kepada wartawan pada tanggal 13 Maret 2018 yang menyebutkan pemkab harus mengusulkan anggaran ke DPRD dan mendapat persetujuan anggaran karena hutang pembayaran pembangunan ke empat puskesmas menjadi tanggungjawab daerah.

Untuk diketahui Joni Nomseo adalah ketua Tim Pemerintah Anggaran Daerah yang lebih dikenal dengan TPAD yang sebelumnya dijabat oleh Hendrik Paut yang kini maju sebagai calon Bupati Kupang.

Robert Ahemka berpedoman bahwa silpa APBN dinas kesehatan beberapa tahun terakhir semestinya bisa menutupi pembayaran kepada kontraktor yang belum terbayar namun secara diam diam dialihkan untuk pembangunan jalan. “Kita tidak pernah diberitahu itu”, tegasnya.

Sementara itu di satu kesempatan kadis kesehatan ini pernah mengatakan kepada wartawan, agar Timor Asli dan Timor Amnemat untuk bersatu padu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, khususnya di Kabupaten Kupang bisa berhasil.

Beredar kabar bahwa Tim Kemendagri akan datang ke NTT dengan alasan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang diundang ke Jakarta tidak hadir secara lengkap.

Kedatangan kali ini dalam rangka evaluasi penggunaan dana DAK 2018, mereka yang diundang Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD, Kepala Bidang Penatausahaan pada BPKAD Kabupaten kupang.

Namun kala itu yang hadir hanya Robert Ahemka sebagai Kadis Kesehatan sedangkan yang lainnya mangkir dari undangan. Akibat ketidakhadiran itu maka Tim Kemendagri akan datang dari Jakarta ke Kupang rencananya Tanggal 2 Mei 2018. (TIM/Rob/Set/RN)

Komentar