oleh

Sidang Kasus Tanah Hugeng Vs Pati Tami berakhir Putusan NO oleh Hakim, Warga Kampung Menjaga Berang

RADARNTT, Labuan Bajo – Sidang kasus sengketa tanah antara Ir.Hugeng melawan Pati Tami dengan agenda pembacaan putusan pengadilan telah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Labuan Bajo pada Senin, (26/3/2018).

Dalam sidang tersebut Hakim PN Labuan Bajo memberikan putusan NO (Niet Ontvankelijkeverklaard). Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil.

Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.

Warga kampung Menjaga mengecam sikap Pati Tami warga kampung Nanga Nae yang dinilai tidak jujur dan sering menyangkal terkait dengan status kepemilikan tanah yang berlokasi di Nanga Panda, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Hal tersebut disampaikan Haji Mustafa Suleman saat dikonfirmasi pada, Selasa, (27/3/2018). 

Menurutnya, Pati Tami lupa sejarah yang telah diwariskan oleh orang tua pada jaman dulu. “Dia (Pati Tami) menyangkal lagi tanah itu masuk ulayat kampung Menjaga. Padahal sudah jaman dulu telah dibagikan oleh orang tua,” ujar mantan Kepala Desa Macang Tanggar ini. 

Dia menjelaskan bahwa ada banyak bukti untuk menunjukan bahwa tanah tersebut berada dalam ulayat adat kampung Menjaga. Salah satunya surat hasil mediasi antara kampung Nanga Nae dan kampung Menjaga pada tahun 1995 yang dimediasi oleh mantan Camat Komodo Yosep Wins Ndahur pada saat orang Nanga Nae diam diam menjual tanah adat orang Menjaga. 

Dia menambahkan, mediasi itu dilakukan pada tahun 1995 ketika beberapa orang warga Nanga Nae secara diam-diam menjual tanah adat milik orang Menjaga. Mengetahui tanahnya dijual oleh warga kampung lain, warga kampung menjaga pun langsung mengajukan keberatan. 

Atas dasar itu, Yosep Wins Ndahur yang menjabat sebagai Camat Komodo pada tahun 1995 langsung memanggil kedua belah pihak yang bersengketa termasuk Ir. Hugeng Syatriadi yang membeli tanah tersebut. Hadir juga dalam mediasi tersebut yakni Tu,a Golo dan tokoh masyarakat dari masing-masing kampung.

Hasil mediasi menunjukan bahwa tanah tersebut masuk dalam wilayah adat atau ulayat kampung Menjaga. Dan untuk menghindari pertikaian antara kedua warga kampung, Ir. Hugeng diminta untuk membayar lagi atau membeli lagi kepada warga kampung Menjaga tanpa ada minta ganti rugi dari warga kampung Nanga Nae.

Kesepakatan itu pun disetujui oleh Hugeng. Karena itu, lanjut Suleman tanah tersebut sah milik orang menjaga dan secara resmi telah dijualkan kepada Ir. Hugeng. 

Sementara itu, terkait hasil sidang di Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada Senin, (26/3/2018) kemarin, Suleman berpendapat bahwa sesungguhnya Ir. Hugeng menang. “Seharus Pa Hugeng menang. Tanah itu milik pak Hugeng. Pati itu menyangkal. Jangan karena harga tanah naik kemudian menyangkal,” ujarnya. 

Menurutnya, perkara ini seharusnya mutlak dimenangkan oleh Hugeng. Hal tersebut menurutnya, berdasarkan perkara serupa yang terjadi sebelumnya antara Amir dan kawan kawan (warga kampung Nanga Nae) melawan Ir. Hugeng terkait sengketa tanah di Nanga Bido.

“Kami masih tunggu konfirmasi dari Jakarta karena pada putusan kasus sebelumnya hakim memutuskan bahwa lokasi tersebut berada dalam ulayat orang Menjaga sehingga tanah tersebut sah milik pak Hugeng dan dimenangkan oleh pak Hugeng,” ujarnya. (Rio/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan