oleh

Victory-Joss Lakukan Transformasi Kewirausahaan kepada Birokrasi di NTT

-Ekonomi, News-1.775 views

RADARNTT, Jakarta – Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2018-2023, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef A. Nae Soi (Victory-Joss) sedia melakukan transformasi nilai kewirausahaan kepada para bikrorasi di NTT, demikian tegas calon wakil gubernur Josef A. Nae Soi kepada radarntt via ponsel, Senin, (7/5/2018) dari Jakarta.

Jelang debat publik pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur NTT putaran kedua, besok Selasa, (8/5/2018) di Studio INewsTV Jakarta dengan tema “penataan birokrasi dan pemberantasan korupsi”.

Josef Nae Soi menegaskan pentingnya mentransformasi nilai kewirausahaan kepada para birokrat di daerah, agar dalam mengelola anggaran dan pembangunan selalu menerapkan prinsip dan jiwa kewirausahaan.

“Birokrasi kita tidak saja mengurus hal administrasi surat menyurat, tapi juga untuk mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan orientasi mendatangkan nilai tambah bagi peningkatan penerimaan dan pendapatan daerah”, ungkap Nae Soi.

Ada kreativitas dan inovasi, kata Nae Soi, di dalam diri birokrat dan bertumbuh dalam iklim kerja, terutama bagi dinas instansi teknis seperti pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, perindustrian, pariwisata, PU, dan lain-lain.

“Semua kita harus memiliki spirit, semangat, gairah sebagai sumber energi untuk menemukan karya nyata di masyarakat yang memberi nilai tambah secara ekonomis bagi masyarakat dan daerah dalam jangka panjang”, terangnya.

“Selain itu, kita selalu konsisten pada menata birokrasi pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa”, imbuh Nae Soi.

Menurut mantan Pansus RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), para ASN harus bekerja profesional, jujur, adil, bersih dan berwibawa. “ASN tidak korupsi, tidak mengambil fee dari pengusaha, itu yang akan kita tertibkan demi terciptanya pelayanan yang prima bagi rakyat NTT”, tegas Nae Soi.

Ia mengatakan ASN harus profesional dan independen dalam melayani masyarakat, agar terwujudnya keadilan bagi semua dan ASN menjadi berwibawa di tengah masyarakat.

“Kalau ASN tidak independen dan profesional dalam melayani masyarakat kita beri teguran dan sanksi tegas, kalau berbuat kesalahan fatal siapa bilang ASN tidak bisa dipecat. Saya sebagai mantan pansus RUU ASN dan kita tahu itu”, tegas mantan DPRRI dua periode.

Namun, kata Nae Soi, semua dilakukan sesuai koridor peraturan perudang-undangan yang berlaku. “Prinsipnya birokrasi harus melayani masyarakat tanpa pilih kasih, jika atasannya tidak netral dan memihak maka bawahan punya hak untuk berbeda jangan asal bapak senang”, pungkasnya. (Yolf/RN)

Komentar