oleh

Vox Point Malaka Menilai Baltasar Manek Tak Layak Caleg Lagi

RADARNTT, Betun – Wakil Ketua Vox Point Malaka, Edi Nahak menilai Baltasar Manek tak layak Caleg lagi di Pemilu 2019. Karena anggota aktif, DPRD Malaka itu adalah mantan koruptor dari partai Golkar yang telah mencuri dana pembangunan SMKN Raihenek-Kobalima, sewaktu masih menjabat sebagai kepala sekolah, pernah dijatuhi hukuman 1 tahun, 2 bulan.

Ketentuan ini tinggal menunggu pengesahan peraturan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi maju sebagai Calon Pemilihan Legislatif 2019, berangkat dari pihak KPU RI yang terus gencar memasukkan ketentuan tersebut dalam PKPU yang sedang disusun meski nanti akan ada pertimbangan partai politik jika putusan pengadilan tak mencabut hak politik orang tersebut.

“Partai-partai politik mesti didorong dan terdorong untuk membersihkan diri dari politisi-politisi kotor, serta memiliki sistem akuntabilitas publik yang memungkinkan rakyat dapat mencopot wakil-wakil mereka di legislatif dan eksekutif yang mengkhianati kepercayaan publik. Dan secara umum, perlu dan harus menumbuhkan sikap saling mengamati dan memeriksa diantara para pejabat pemerintah (kontrol sosial), dan dari masyarakat kepada pemerintah”, kata Edi Nahak, kepada radarntt, Selasa, (22/5/2018).

Lanjut Nahak, selama ini peran media dalam menyoroti gerak-gerik serta duduk dan berdirinya para koruptor dan calon koruptor belum terlalu nampak. Harus kita akui, media massa sendiri masih memberikan tempat terhormat bagi pejabat-pejabat, bahkan media-media tertentu rela ‘dibeli’ dengan nominal sekian ratus juta per tahun, hanya untuk menampilkan citra penguasa yang baik-baik saja.

Belum lagi diperparah dengan budaya toleransi publik yang gampang memaafkan dan salah tempat.

Edi menghimbau, persoalan melarang mantan narapidana korupsi harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang ingin menduduki jabatan publik karena menduduki jabatan tersebut bukan perkara gampang melainkan sebuah sumpah jabatan untuk memeluk politik berintegritas termasuk tidak melakukan korupsi.

Wakil Sekretaris Vox Point Malaka, John Tahu menambahkan, selain KPU memberikan ketentuan tersebut dalam PKPU, partai politik juga harus menegakkan aturan yang sama dalam proses perekrutan caleg.

“Kuncinya ada di partai politik. Kalau partai mendukung upaya pemberantasan korupsi maka langkah itu harus diambil Partai agar mereka tidak menerima caleg-caleg mantan napi (koruptor) seperti Baltasar Manek”, kata John.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Sar Manek, anggota aktif, DPRD Malaka yang telah kembali bekerja adalah mantan koruptor dari partai Golkar yang telah mencuri dana pembangunan SMKN Raihenek-Kobalima, sewaktu masih menjabat sebagai kepala sekolah, dijatuhi hukuman 1 tahun, 2 bulan.

Segalanya bisa jadi buruk dalam politik bila tiada sanksi yang wajar dan pantas bagi yang bersalah dalam kejahatan politiknya. Sehingga, menurut Johnta, tidak heran jika Balthasar Manek setelah keluar dari penjara, tanpa beban harus melanjutkan tugasnya sebagai dewan terhormat di kabupaten yang baru seumur jagung tersebut.

Politik yang bersih menurut dia harus dimulai dari komitmen partai politik yang tidak mau berkompromi dengan tindak kejahatan seperti korupsi.

Karenanya, DPW Vox Point mengambil langkah progresif mendukung KPU memasukan syarat tersebut sekaligus menantang partai politik untuk mengambil langkah yang sama.

“Apakah memang tidak ada orang baik lagi di Malaka sehingga Golkar masih mengakomodir mantan narapidana korupsi? Dalam konteks ini, Pak Sar sebenarnya sudah tak layak maju lagi dalam kontestasi Pileg 2019 di Kabupaten Malaka, baik secara moral maupun hukum”, pungkas Johnta. (Baurae/RN)

Komentar