oleh

Yuvensius Tukung Kaget Dengar SD Inpres Liliba Terlilit Skandal Dana BOS

RADARNTT, Kupang – Kabar tak menggembirakan dari SD Inpres Liliba di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur(NTT)terkait pengelolaan dana BOS menggelitik sejumlah pihak.

Tak terkecuali Yuvensius Tukung Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang yang juga merangkap Wakil Ketua Komite Sekolah SDI Liliba mengaku kaget dan terkejut mendengar hal tersebut

Saat dihubungi via seluler Yuvensius menegaskan, dirinya benar benar kaget karena baru mendengar hal ini, namun kalau ini benar terjadi, kalau dirinya sebagai mitra pemerintah akan memberi masukan dan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang untuk mengusut dan menindaklanjuti dugaan skandal penyelewengan ini. (Minggu, 17/06/2018).

Lebih lanjut ia menjelaskan, kapasitas sebagai Sekretaris Komisi yang salah satunya menangani pendidikan pihaknya berharap, skandal ini segera diungkap dan dinas mesti selesaikan dalam waktu dekat ini.

“Substansi dana BOS itu kan untuk menjamin kualitas atau mutu pendidikan itu sendiri, jangan sampai persoalan penyelewengan ini akan berdampak hukum bagi kepala sekolah atau siapapun kalau tidak diselesaikan.”tandasnya.

Kemudian Yuvensius Tukung yang akrab dengan sapaan Yuven menjabarkan,” Kan banyak yang harus dibantu lewat dana BOS dalam menunjang proses belajar mengajar, karena penyelewengan seperti ini akan menggagalkan tujuan dana BOS itu sendiri.”terangnya.

Ia menyambung, Salah satu asas dana BOS ini harus ada transparansinya, dana ini diturunkan pemerintah pusat untuk memastikan proses pendidikan itu baik dan jangan sampai terhalang karena kekuatan dana yang tidak cukup, lantas setelah diintervensi kejadiannya tetap ada penyelewengan atau kesalahan dalam pengelolaan dan untuk masuk ke ranah hukum bukan domain kita.

Dirinya berharap bila kasus ini masih bisa diselesaikan dan diclearkan atau dirapikan secara ke dalam agar semangat para guru di SDI Liliba tidak luntur, karena dikuatirkan berimbas kualitas proses belajar mengajar.

“Saya memberikan apresiasi kepada tim radarntt yang telah membantu, karena mengungkap hal seperti ini bukan mutlak kerja dari lembaga DPRD saja, ini informasi penting di komisi dan nanti saya akan bicara dengan teman teman komisi setelah itu baru koordinasi dengan dinas,” kata Sekretaris Komisi IV asal Fraksi NasDem.

Dirinya mengaku bahwa ia  tidak mungkin kontak langsung kepala sekolahnya karena harus koordinasi dengan mitra dinas,” saya sebagai mitra terus mengingatkan agar menjaga diri supaya terhindar dari persoalan yang berdampak hukum dan itu yang selalu berulang saya sampaikan.” katanya

Selanjutnya ditegaskan, Bahwa jangan sampai endingnya tidak bagus secara hukum apalagi hal itu dikawatirkan berimbas pada guru guru yang nanti akhirnya mogok KBM, “Ini yang saya bilang tanggung jawab seorang kepala sekolah tidak boleh seperti ini yang akhirnya memunculkan persoalan.”jelasnya.

Diakhir penjelasan Yuven menandaskan, Mohon dinas segera evaluasi kasus ini, secara formal di DPRD sudah masuk tahap persidangan,” saya akan menyampaikan hal ini melalui rapat dengar pendapat dan mendesak dinas karena hal ini sudah mengganggu proses belajar mengajar karena pastinya hubungan kepala sekolah dengan para guru sudah tidak harmonis dan kami siap meminta dinas pendidikan segera mencross cek.” pungkasnya.

Untuk diketahui mencuatnya dugaan skandal penyelewengan dana BOS di SD Inpres Liliba ini mencuat saat tim investigasi mendapati insiden penolakan pembayaran insentif untuk para guru yang bersumber dari dana BOS, karena insentif itu diduga tidak sesuai dengan RKAS.

Saat ditemui wartawan sebagian para guru mengharapkan kepala sekolah dicopot dan diganti karena selama kepemimpinan Rosita Menoh pengelolaan dana BOS SD Inpres Liliba disinyalir babak belur. (TIM/RN)

Komentar